M
EDIAHARAPAN.COM
Jakarta, 29/05
Indonesia Police Watch (IPW) melalui release media sangat menyayangkan, jika Polri mendiamkan kasus kerusuhan di rumah tahanan (rutan) BRIMOB kelapa dua depok. Pada 09 mei 2018 Mako BRIMOB. Rusuh dan lumpuh hingga lebih dari 35 jam. Peristiwa ini oleh aparat penegak hukum dan pejabat polisi di anggapnya sebagai kasus biasa.
Presidium IPW Neta S Pane menyatakan “Peristiwa 20 hari lalu ini ada kejanggalan karena tidak ada yang bertanggung jawab dan tidak ada pejabat kepolisian yang harus dicopot dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan kasus ini”.
”
Kerusuhan 9 mei 2018 hasil dari pencermtan tim IPW ini di akibat kecerobohan yang luar biasa dari aparatur institusi kepolisian, terbukti peristiwa itu menewaskan lima polisi, terdapat 160 tahanan teroris ditempatkan di rutan tidak layak”, ungkap Neta. Hal ini diperkuat dengan statement Kapolri mengaku kaget Rutan Brimob menjadi begitu over kapasitas. “Namun sangat ironis sepertinya peristiwa itu akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab dan tanpa ada yang harus dicopot,”lanjut ketua IPW.
Kapolri sendiri pernah beberapa kali mengatakan, jika ada pejabat kepolisian yang tidak becus menjalan tugasnya, seperti Kapolres atau Kapolda kecolongan di wilayah tugasnya, akan segera dicopot dari jabatannya. Kini sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Brimob terjadi, yang kemudian disusul terjadi kasus rentetan bom di sejumlah tempat di Surabaya. IPW menuntut Polri harus segera mencopot para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab dalam kasus ini, baik di Rutan Brimob maupun di Surabaya. Kecerobohan aparatur di Rutan Brimob maupun kelengahan jajaran kepolisian di Surabaya Jatim harus dipertanggungjawabkan.
Jika tidak ada tindakan tegas, para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab, tidak akan pernah punya tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas tugas yang sudah diamanahkan dan mereka akan berubah menjadi raja raja kecil yang tak tersentuh.
Selain mengumumkan, siapa yang harus bertanggungjawab dalam kerusuhan di Rutan Brimob, Polri juga harus segera mengumumkan siapa saja pelaku pembantaian sadis terhadap lima polisi di Rutan Brimob. Ini perlu segera dilakukan Polri untuk menghargai rasa keadilan keluarga korban, sehingga tidak terkesan kelima polisi itu mati konyol tanpa diketahui siapa yang membunuhnya.
Belajar dari kerusuhan di Rutan Brimob sudah saatnya Polri tidak lagi melakukan kebohongan publik yang sangat memalukan, dimana dalam kasus kerusuhan di Rutan Brimob, Polri berkali kali mengatakan tidak ada polisi yang tewas. Tapi sore harinya Polri kemudian mengakui bahwa ada lima polisi yang tewas. Bagaimana pun sudah tidak zamannya lagi Polri menutup-nutupi kenyataan yang ada. Bagaimana pun kebohongan publik, selain sangat memalukan institusi juga melukai rasa keadilan keluarga korban, yang akan merasa institusi tempat mereka mengabdi ternyata tidak menghargai pengorbanan anggota keluarga nya sebagai polisi, meski mereka sudah mati dibantai teroris. Untuk itu Polri harus segera mengumumkan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang membantai kelima polisi tsb dan Polri jangan kembali melakukan kebohongan publik untuk menutup nutupi kasus ini.
