MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia berjanji akan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Komitmen tersebut respon atas agenda penetapan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), penetapan paslon terpilih yang digelar Minggu (30/06/2019).
Penetapan ini nantinya akan membuat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang terpilih.
Menurut Ketua Umum KAMMI Irfan Ahmad Fauzi pihaknya memiliki tanggung jawab sebagai alat kontrol (Watch dog) pemerintahan yang terpilih agar menjalankan kebijakannya sesuai amanah UU dan Konsitusi.
“Kami akan terus mengawal dan mengawasi pemerintahan pak Jokowi dan KH Ma’ruf. Ini sudah menjadi tanggungjawab kami sebagai pemuda dan mahasiswa di Indonesa. Kami akan tolak apabila ada bagi-bagi kekuasaan” ujar Irfan dalam keterangan tertulis kepada media, Jum’at 28 Juni 2019.
“Susunan kabinet sudah semestinya diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten. Sudah saatnya pak Jokowi mengakhiri jabatan-jabatan politik di lingkarannya” tambah Irfan.
Sementara itu Kabid Humas PP KAMMI Rijal Muharom meminta agar pihak Jokowi- Ma’ruf dan Prabowo-Sandi untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional. Karena, lanjutnya Jokowi bukan hanya menjadi presiden pwndukungnya tapi juga seluruh rakyat Indonesia.
“Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf bukan lagi menjadi pemimpin pendukungnya, tetapi semua rakyat Indonesia baik yang memilihny, tidak memilih maupun orang-orang yang tidak mencoblos” katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa pilpres 2019 yang dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019. (bilal)
