MEDIAHARAPAN.COM, Korea Utara Senin menolak tuduhan oleh para ahli PBB bahwa Pyongyang tengah menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan jaringan canggih perusahaan di luar negeri, menggambarkan laporan kepada Dewan Keamanan U.N. sebagai dokumen palsu. Kantor berita Reuters melaporkan.
Korea Utara berada di bawah sanksi berat PBB dan embargo senjata yang dibuat untuk menghambat pengembangan program nuklir dan rudal terlarang. Sebuah panel ahli memonitor pelanggaran sanksi beranggotakan 15 anggota Dewan Keamanan.
Laporan tahunan terbaru oleh para ahli, dilihat oleh Reuters bulan lalu, mengatakan Korea Utara mencemooh sanksi yang dijatuhkan melalui perdagangan barang terlarang, dengan teknik penghindaran yang meningkat dalam skala, lingkup dan kecanggihan.
Misi Korea Utara untuk PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (7/3), bahwa sanksi itu sepenuhnya melarang hak orang lain untuk hidup dan berkembang, menghancurkan peradaban modern serta membuat masyarakat kita kembali ke zaman kegelapan abad pertengahan.
Pyongyang kembali menuntut agar PBB untuk mengadakan forum pengacara internasional di New York atau Jenewa untuk mengklarifikasi dasar hukum untuk sanksi.
Menurut Korut tindakan tersebut mengancam kuatnya pertahanan diri Korut melawan tekanan dan mengatakan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB akan menyalahkan Korut untuk setiap eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea atau di wilayah tersebut.
Laporan ahli PBB mengatakan penegakan sanksi terhadap Korea Utara tetap tidak cukup dan sangat tidak konsisten dan menyerukan langkah-langkah tambahan selanjutnya.
Korea Utara menembakkan empat rudal balistik ke laut lepas laut Jepang pada hari Senin (6/3), memicu kemarahan Korea Selatan dan Jepang, satu hari setelah berjanji untuk membalas latihan militer AS-Korea Selatan yang dilihatnya sebagai persiapan perang.
Duta PBB Korea Utara, Ja Song Nam, menyurati Duta PBB Inggris, Matthew Rycroft, memperingatkan bahwa situasi di Semenanjung Korea ini kembali beringsut ke ambang perang nuklir karena AS-Korea Selatan latihan militer.
Ja lagi meminta agar Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas latihan militer. Permintaan tersebut sebelumnya telah terjawab oleh Dewan Keamanan. Surat itu tidak menyebutkan rudal Korea Utara akan diluncurkan ke perairan Jepang, Senin kemarin.
Amerika Serikat dan Jepang telah meminta pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang peluncuran rudal Korea Utara, yang kemungkinan akan dijadwalkan Rabu(8/3), kata para diplomat. (MH029)
