MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar jumpa pers membantah tudingan media Wall Street Journal bahwa pihaknya menerima suap dari pemerintah RRC agar bungkam soal Uighur.
Menegaskan sikapnya, Muhammadiyah justru mendesak pemerintah China agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan negara komunis itu terhadap masyarakat Uighur di Turkistan Timur (Xinjiang).
“Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun,” ungkap PP Muhammadiyah dalam pernyataan resmi ditandatangani oleh Ketum Haedar Nashir di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyidin Junaidi, Bendahara PP Muhammadiyah Prof Suyatno dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah Muhammad Ziyad.
Menurut Abdul Mu’ti Muhammadiyah meminta pemerintah China menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur. Selain itu juga dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas.
Sementara itu, Muhammadiyah mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam khususnya di Xinjiang.
Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas dalam menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai amanat UUD 1945 dan politik luar negeri bebas aktif.
“Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap DK PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan negara-negara lainnya,” kata Mu’ti. []
