MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mempertanyakan pernyataan Ketua pelaksana Pemulihan Gugus Tugas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN, Erick Tohir yang mengatakan harga vaksin Covid sekitar 5-30 dolar Amerika Serikat. Setiap orangnya diperlukan dua hingga tiga kali suntik untuk hasil yang maksimal, dimana satu kali vaksin dibiayai oleh Negara dan satu kali nya dibayar secara mandiri oleh masyarakat.
“Bicara masalah vaksin adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga ketika ada pemberitaan tentang vaksin, seperti ada angin segar dan energi positif, serta tentunya harapan besar bagi masyarakat. Tentunya kami mendukung penuh percepatan penemuan vaksin Merah Putih ini,” ujar Mulan yang hadir secara virtual dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Selasa (8/9/2020).
Sayangnya, lanjut Mulan, beberapa waktu lalu disampaikan tentang harga vaksin yang bervariasi mulai dari 5 sampai 30 dolar AS dengan rencana pemberian vaksin, dua kali suntik untuk setiap orangnya. Dimana satu kali suntik dibiayai oleh pemerintah dan satu lagi dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, harga dan pembiayaan vaksin yang disampaikan Ketua pelaksana Pemulihan Gugus Tugas Covid-19 Erick Thohir bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan oleh Menristek pada rapat kerja di Komisi VII hari ini. Dimana, Menristek memaparkan harga vaksin 5 dolar AS per satu kali suntik, masing-masing direncanakan akan disuntik sebanyak dua kali dan semuanya biayanya ditanggung oleh pemerintah.
“Yang jadi pertanyaan saya, apakah vaksin yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir dan Bapak Menristek ini sama atau berbeda? Mengapa ada perbedaan harga? Terus kenapa ada pemberitahuan bahwa masyarakat juga harus membayar secara mandiri satu kali suntik vaksin. Ini menurut saya cukup meresahkan masyarakat, dan saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Erick itu tidak benar-benar terjadi. Kasihan rakyat Pak, jika harus kembali dibebani dengan membayar satu kali vaksin,” harapnya. (ayu/es)
