MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy Indonesia (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikan tarif dasar listrik 900 Volt Ampere (VA) hingga 143% dengan perhitungan 1.352 per KWH pada Mei 2017 menjadi bukti jika pemerintah tidak pro rakyat kecil. Pasalnya, jika hanya karena alasan klasik tidak tepat sasaran, seharusnya permasalah teknis seperti ini yang diperbaiki adalah manajemennya bukan mencabut subsidinya.
“Kenaikan tarif dasar listrik ditengah kondisi ekonomi yang sulit akan sangat memberatkan masyarakat menengah kebawah, padahal seharusnya pemerintah mengupayakan agar masyarakat kelas bawah naik menjadi masyarakat menengah namun yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK ini justru sebaliknya”, tutur Jajat kepada kami di Jakarta,Kamis (4/5/2017).
Menurut Jajat, kebijakan tidak pro rakyat seperti ini akan memicu pergolakan baru di masyarakat karena dampak dari kenaikan tarif listrik akan sangat luas, masyarakat tidak hanya dipaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar tagihan listrik tapi dampak dari kenaikan ini bisa jadi akan berdampak pada kenaikan harga lainnya, tidak hanya itu usaha kecil masyarakat juga dapat terancam gulung tikar, hal ini tentu akan semakin menambah beban masyarakat.
“Sebagai pemimpin tertinggi seharusnya Jokowi paham kondisi masyarakat yang sedang sulit. dengan seringnya mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat seperti ini saya kira sudah tidak layak lagi Jokowi disebut pemimpin wong cilik, nyatanya dibawah kepemimpinan Jokowi bukan kesejahteraan yang diterima rakyat tetapi malah menambah beban hidup rakyat”, tutup Jajat. (Bams)
