MASALAH PENYERAPAN APBD PU, PERUMAHAN RAKYAT & LINGKUNGAN HIDUP PEMPROV DKI JAKARTA
Oleh: Muchtar Effendi Harapap (NSEAS)
I. PENGANTAR
Tulisan ini bermaksud memberi pengatahuan dan pemahaman “alternatif” tentang prestasi dan kinerja Gubernur Ahok dalam urusan pemerintahan, terutama urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan lingkungan hidup. Prestasi dan kinerja dimaksud dinilai kritis berdasarkan realisasi atau penyerapan anggaran tertuang di dalam APBD. DI harapkan, tulisan ini dapat membantu rakyat DKI Jakarta untuk terus berupaay mencari Gubernur baru karena Gubernur lama telah tak mampu dan gagal dalam urusan 3 (tiga) bidang tersebut. I. PEKERJAAN UMUM Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan pekerjaan umum Rp. 5.862.468.331.741,00, total penyerapan Rp. 4.535.320.926.028,00 atau sebesar 77,36 %. Data ini menunjukkan, Pemprov DKI Jakarta 2013 gagal mencapai target 100 % urusan pekerjaan umum. Rencana alokasi APBD 2014 Rp.11.849.040.947.599,00, total penyerapan Rp.4.661.715.486.301,00 atau 39 %. Data ini menunjukkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta 2014 semakin gagal mencapai target 100 %. Rencana alokasi APBD 2015 Rp. 9.697.960.178.858,00, total penyerapan Rp.5.346.638.598.165,,00 atau 55,13 %. Data ini menunjukkan, Pemprov DKI Jakarta 2015 juga gagal dan jauh dari target 100 %. 20. Di era Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok, pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) mangkrak, terhenti atau bahkan dicoret anggaran dari APBD-P seperti proyek waduk, SWRO (Sea Water Reverse Osmosis), stadion olahraga, trotoar, terowongan, pembangunan simpang, MRT, LRT, Sodetan Kali, kampung deret, kampung susun, dll. Beberapa sebab dapat diajukan mengapa terjadi kondisi pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta sepeti ini, antara lain: (1) Perhitungan alokasi resiko tidak matang; dan, (2) Pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
II. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan perumahan rakyat Rp. 1.051.963.319.914,00, total penyerapan Rp. 714.743.778.832,00 atau 67, 94 %. Data ini menunjukkan, kinerjaPemprovDKI Jakarta tergolong buruk karena hanya mampu menyerap 67, 94 % anggaran alokasi APBD.
Rencana alokasi APBD tahun 2014 Rp.3.130.733.194.760, 00, total penyerapan Rp.,1.297.812.294.652,00 atau 41,45 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI Jakarta 2014 sangat buruk karena penyerapan anggaran alokasi APBD tidak sampai 50 %.
Rencana alokasi APBD tahun 2015 Rp.3.347.554.408.362, 00 dengan total penyerapan sebesar Rp.,1.991.869.723.424,00 atau 59,50 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 tergolong buruk karena penyerapan anggaran alokasi APBD jauh dari capaian 100 %. Namun, capaian 2015 lebih besar ketimbang capaian tahun 2014 (41,45 %). Sebagai infomasi penting, baik Gubernur Jokowi maupun Ahok sesungguhnya tidak menyediakan rumah bagi MBR karena tidak pernah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), kecuali Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sementara Gubernur fauzi Bowo membangun Rusunami untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
III. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP:
Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan lingkungan hidup Rp. 2.138.400.013.830, 00, total penyerapan Rp. 1.201.182.243.673,00 atau 56,17 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun 2013 urusan lingkungan hidup tergolong buruk karena penyerapan anggaran jauh dari 100 %. Rencana alokasi APBD tahun 2014 Rp. 3.673.474.019.855,00, total penyerapan Rp. 1.116.449.794.870,00 atau 30,39 %. Data tahun 2014 menunjukkan, kinerja Gubernur Ahok semakin buruk carena penyerapan aloaksi APBD di bawah 50 %. Rencana alokasi APBD tahun 2015 Rp.6.188.035.122.779,00, total penyerapan Rp. 3.850. 713.472.340,00 atau 62,23 %. Data tahun 2015 ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 tergolong buruk karena penyerapan anggaran jauh dari 100 %.
IV. KESIMPULAN:
Data, fakta dan angka di atas menunjukkan, tiap tahun Gubernur Ahok tak mampu dan gagal penuhi target capaian urusan ketiga bidangnya. Konsekuensinya, program dan kegiatan urusan ketiga bidang menjadi tidak berhasil. Bagi pendukung buta Ahok yg klaim, selama ini Ahok telah kerja hanya utk promosi Pilkada. Padahal, realitas obyektif, tak ada aspek pelayanan publik ini busa dibuktikan Ahok sukses. Bagi rakyat menginginkan Gubernur baru, data, fakta dan angka di atas bisa jadi dasar alasan mengapa Gubernur lama tidak diperlukan lagi.
