MEDIAHARAPAN.COM, Kupang – Lebih dari 300 petani hutan di Kota dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan pertemuan dengan jajaran Pengurus Wilayah (PW) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) NTT dan Pengurus Pusat (PP) yang dihadiri Ketua Umum Parmusi H. Usamah Hisyam di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Sabtu (23/11/2019).
Pertemuan kelompok tani dengan Parmusi dalam rangka membahas rencana penggunaan lahan kosong oleh warga yang kini tengah diperjuangkan oleh PW Parmusi NTT. Ketua PW Parmusi NTT Abu Lamahoda mengatakan, ada 85 kelompok tani di kota/kabupaten Kupang yang ingin menggunakan lahan kosong milik negara untuk bercocok tanam.
“Ada 85 kelompok tani yang kita bina dimana masing-masing kelompok ada 20-25 orang. Para kelompok tani ini tengah kita perjuangkan bersama agar bisa mendapatkan lahan kosong milik negara untuk dikelola sebagai ladang pertanian dan perkebunan,” ujar Abu di Aula Gedung Universitas Muhammadiyah, Kupang.
Mereka bukan hanya umat muslim, tapi justru lebih banyak dari non muslim, karena umat Islam di wilayah NTT adalah minoritas. Namun, Parmusi tidak pernah membedakan hal itu, karena dalam urusan kepedulian sosial dan kemuatan, dakwah Parmusi selalu mengayumi dan merangkul semua umat demi kemaslahatan bersama.
“Justru yang tengah kita perjuangkan banyak masyarakat dari non muslim. Ini bahkan di luar sana masih ada ribuan yang belum bisa ikut dalam pertemuan ini. Dan mereka bersama kita. Parmusi berjuang untuk kemaslahatan semua umat beragama,” jelas Abu.
Abu menuturkan, Parmusi berjuang bersama rakyat kecil karena masyarakat di sini banyak yang belum memiliki rumah dan mata pencaharian. Kebetulan ia mendengar kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencanangkan program penggunaan lahan kosong milik negara untuk dimanfaatkan masyarakat.
“Program itu kemudian kita tangkap dan kebetulan di NTT masih banyak lahan kosong milik negara yang menurut kami bisa dimanfaatkan oleh warga. Karena di NTT masih banyak masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan, mereka belum punya tempat tinggal dan penghasilan tetap,” jelasnya.
Sejauh ini, PW Parmusi sudah membuat proposal pengajuan penggunaan lahan untuk warga ditunjukan ke KLHK. Beberapa syarat juga sudah terpenuhi, misalnya pembuatan peta lahan kosong yang nantinya akan digunakan. Pihaknya tinggal menunggu dikeluarkannya SK dari kelurahan atau desa tentang kelompok tani yang akan menggunakan lahan kosong tersebut.
“Jadi tinggal menunggu SK kelompok tani saja dari kelurahan/desa. Kalau peta wilayah kita sudah ada. Kalau tembus ini, warga bisa menggunakan lahan kosong sebagai HGU masing-masing maksimal satu hektar atau setengah hektar,” jelasnya.
Sementara itu, Usamah menyambut baik progresifitas PW Parmusi NTT yang mengadvokasi para petani hutan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak dengan turut merasakan program pemerintah. Ia menuturkan PP Parmusi memang pernah melakukan pertemuan Menteri LHK Siti Nurbaya di Kantor Parmusi Pusat, Jakarta untuk membicarakan hal itu.
“Sebenarnya apa yang tengah dilakukan oleh Parmusi di NTT ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kami dengan Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya tahun lalu. Ibu menteri sudah memberikan pintu bagi Parmusi untuk membantu program pemerintah berupa pemanfaatan lahan kosong milik negara oleh warga masyarakat,” ujar Usamah.
Saat itu Menteri LHK Siti Nurbaya diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi yang baik antar ormas dan sejumlah tokoh masyarakat untuk mencanangkan program ini, termasuk dengan Parmusi. Sehingga pertemuan PP Parmusi dan Menteri LHK berlangsung. Usamah pun berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di NTT agar terpenuhi.
“Khususnya mengenai pemanfaatan lahan kosong ini yang sudah dijanjikan pemerintah, nanti saya akan sampaikan lagi kepada ibu menteri. Kalau ini berhasil Insya Allah saya janji akan mendatangkan presiden atau wakil presiden untuk peresmian sekaligus melakukan penanaman bibit pertama di Kupang,” tandas Usamah yang disertai tepuk tangan meriah.
Usamah juga berharap Asisten Daerah Tingkat 1 Jamaluddin Ahmad Provinsi NTT mewakili Gubernur NTT yang tidak bisa hadir dalam pertemuan ini untuk bisa menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Victor Bungtilu Laiskodat. “Baik gubernur mau pun ibu menteri yang sama-sama kader parpol. Diharapkan bisa melakukan komunikasi untuk memperjungkan aspirasi warga masyarakat NTT,” tutur Usmah.
Jika program ini berhasil, Usamah juga berharap PW Parmusi di daerah lain bisa melakukan hal yang sama, yakni mengorganisir masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan kosong milik negara untuk kemaslahatan umat. Terlebih Parmusi memiliki Program Desa Madani yang singkron dengan program pemerintah khususnya KLHK.
Dalam Safari Dakwah Parmusi di NTT ini Usamah didampingi Sekjen Abdurahman Syagaff, Ketua Majelis Penasehat PP Muslimah Parmusi Daisy Astrilita Ketua Muslimah Parmusi Nurhayati Payapo, Wasekjen Abrar Tanjung, dan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sihabudin Noor yang ingin melihat langsung metode dakwah Parmusi di NTT. []
