MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru ngaji, para khatib, juga tokoh-tokoh agama di tengah pandemi Covid-19. Menurut Ace bulan Ramadhan ini buat para kyai dan para khatib merupakan ladang untuk mendapatkan berkah.
“Namun gara-gara Covid-19, tidak ada kultum dalam tarawih. Setidaknya biasanya para ustadz mendapatkan 500 ribu sampai 1 juta, sekarang sama sekali mereka tidak dapat. Kita terus terang saja, ini adalah ladang mereka mendapat berkah,” kata Ace dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Kerja virtual Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Senin (11/5/2020).
Dengan adanya pembatasan atau peniadaan khutbah maka para khatib tidak mendapatkan penghasilan dari kegiatan keagamaan yang biasa dilakukannya, dan ini sudah berlangsung hampir dua bulan, tambah Ace.
Politisi Partai Golkar tersebut meminta agar Menteri Agama menyampaikan kepada Presiden agar dialokasikan anggaran bagi para guru-guru ngaji, para khatib dan tokoh agama. Menurut Ace, negara wajib memikirkan nasib mereka.
“Maksud saya adalah kita harus memikirkan itu, memikirkan mereka. Pada rapat yang lalu sudah disampaikan bahwa yang harus jadi fokus Kemenag adalah ranah Kemenag yang terdampak salah satunya adalah guru ngaji, para ustadz, para ulama. Kita semua bicara soal ojek online dan rakyat yang lain. Itu juga penting. Tapi juga harus kita pikirkan ini para pembimbing umat,” jelasnya.
Ace mengimbau agar dalam rapat-rapat terbatas dengan presiden masalah ini bisa disampaikan. Menurutnya, Menteri Agama bisa menyampaikan dalam rapat terbatas mengenai pengalokasian anggaran, stimulus fiskal bagi para tokoh-tokoh agama.
“Karena mereka juga terdampak. Bukan hanya stimulus ekonomi misalnya bagi pengusaha yang jelas sudah kaya, tapi guru ngaji, kemudian para tokoh ulama, itu juga menurut saya penting untuk diperhatikan. Walaupun saya yakin mereka tidak meminta, tapi negara harus adil memikirkan mereka,” tegas Ace.
Selanjutnya, Ace juga menyoroti proses belajar baik di madrasah hingga perguruan tinggi. Ia meminta, refocusing anggaran yang dilakukan Kemenag agar jangan sampai berdampak terhadap siswa dan mahasiswa tersebut.
“Kalau bisa mereka mendapatkan insentif untuk diberikan keringanan. Pengaduan yang disampaikan oleh para dewan mahasiswa itu wajar dan harus dipikirkan oleh Menteri dan Wamen. Harus diberikan anggaran khusus. Keringanan sampai 20 sampai 30 persen. Kalau bisa juga punya sistem, setiap perguruan tinggai bekerja sama dengan Telkomsel, Indosat dan lainnya untuk diberikan kuota khusus bagi mahasiswa,” pungkas Ace. (dep/es)
