Oleh: Prof. Din Syamsuddin
Ketua Dewan Pertimbangan MUI
MEDIAHARAPAN.COM – Pernyataan Kepala Staf Presiden Jenderal (TNI) Purn. Moeldoko bahwa 30 teroris akan datang ke Jakarta memanfaatkan pembacaan putusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni 2019, seperti diberitakan banyak media, sungguh mengerikan. Betapa tidak, seorang teroris saja sudah mengancam nyawa puluhan bahkan ratusan orang, apalagi 30 orang. Lebih mengerikan lagi, jika berita itu benar, akan mengancam nyawa puluhan ribu orang yg berunjuk rasa di Gedung MK.
Tentu pernyataan seorang Jenderal Purnawirawan, apalagi mantan Panglima TNI, bukan asal bunyi. Pasti dia memiliki bukti berdasarkan informasi intelijen yang mudah diaksesnya.
Maka aparat penegak hukum dan keamanan harus mencegah rencana aksi kelompok yg dianggap teroris itu. Bahkan Jenderal Moeldoko sendiri harus berbuat sesuatu utk mencegahnya. Sebagai Kepala Staf Presiden tentu dia mempunyai akses dan bahkan dapat melaporkan kepada Presiden Jokowi utk melakukan langkah-langkah pencegahan. Kalau tidak ada langkah pencegahan maka hal itu dapat dianggap membiarkan atau negara tidak hadir menjaga keselamatan rakyat. Kalau gagal mencegah berarti negara tidak profesional menjaga keamanan. Rakyat akan bertanya, kok sudah tahu mengapa jebol.
Untuk itu KSP Moeldoko perlu memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya seperti tentang indikasi adanya 30 teroris itu, di mana mereka berada, lewat mana mereka memasuki ibu kota, dan lain sebagainua. Berdasarkan informasi demikian seyogyanya mereka ditangkal dan sudah ditangkap. Kalau tidak, sinyalemen KSP itu akan mudah diduga sebagai asal ngomong, atau omongan semacam itu akan dinilai sebagai bagian dari skenario menakut-nakuti rakyat.
Saya perlu menanggapi pernyataan tsb karena jika terjadi aksi teror nanti biasanya selalu dikaitkan dengan kalangan Islam. Umat Islam akan merasa dirugikan apalagi jika ada generalisasi. Umat Islam sudah kenyang dijadikan tertuduh dengan isu terorisme, apalagi terakhir ini dihembuskan lagi isu radikalisme dikaitkan dengan politik identitas atau berdasarkan SARA. Pernyataan tentang adanya kelompok teroris itu mudah dilihat sebagai beririsan dengan isu tentang radikalisme yg dihembuskan sementara kalangan terakhir ini. Pada hemat saya, pendekatan politik dengan labelisasi seperti itu tidak positif bagi persatuan bangsa, dan dapat dipandang sebagai politik beridentitas lain yg sejatinya bercorak radikal pula. []
