Pertemuan Istana dan Putusan MK soal PT 20 %

Oleh: Muslim Arbi
(Gerakan Perubahan (GarpU))

MEDIAHARAPAN.COM – Menjadi pertanyaan. Apakah sekarang sedang tekan menekan di opini antara Istana dan MK soal Capres?

Di satu sisi pertemuan antara Pres Jokowi dengan ke 6 pimpinan parpol untuk persiapkan cawapres di Istana yang semesti nya steril dari pertemuan dengan para pimpinan parpol.

Bisa saja itu pertemuan untuk bahas soal cawapres yang tidak semestinya tidak di lakukan di ruang Istana. Karena, kalau Cawapres yang dibahas itu terkait dengan kepentingan politik praktis dari Parpol2 itu.

Dan lebih penting lagi publik membaca semacam sinyal yang di kirim oleh parpol penguasa untuk menekan MK agar jangan putuskan PT 0 %.

Kalau itu makna nya Oligarki parpol penguasa itu telah lakukan suatu bentuk penekanan yang salah dan MK bekerja di bawah tekanan kekuasaan.

Itu naif dan sesuatu yang tidak boleh terjadi karena MK wajib bekerja sesuai amanat UU dan Independensi Hakim MK dalam memutuskan suatu gugatan mutlak di hormati.

Apalagi setelah pertemuan ke 6 pimpinan parpol itu tidak ada keterangan resmi. bertemu sekedar kongkow2, makan malam atau ada agenda apa?

Tidak ada keterangan itu membuat publik bertanya dan membuat penafsiran sendiri2.

Apalagi pertemuan itu berdekatan dengan waktu yang akan di ambil oleh MK dalam memutuskan Gugatan PT 20 %.

Karena tidak penjelasan dari Istana soal pertemuan Presiden Jokowi dgn ke enam pimpinan parpol itu. Maka publik bisa saja anggap Istana dan Oligarki partai nya sedang kirim sinyal tekan MK, agar jangan putuskan Gugatan PT 20 % menjadi PT 0 % seperti pokok gugatan. Agar, MK harus pertahankan PT 20 %.

Jadi semacam tekanan terhadap MK agar jangan ambil putusan lain. Karena Koalisi Partai Pendukung Istana sudah persiapkan Capres dan Cawapres nya. Sehingga skenario PT 20 % harus di pertahankan oleh MK. Jika, memang benar kejadian nya seperti tafsiran publik. Demokrasi dan Reformasi semakin gagal di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Justru itu akan menjadi amunisi besar dan memperkuat gerakan Ganti Presiden pada Pilpres 2019.

Sekedar catatan tambahan.
Tahun 2016/2017 presiden mengundang pimpinan MK ke istana. Saat itu sdg berjalan sidang JR ttg UU yg menyangkut kepentingan pemerintah. MK kala itu dipimpin oleh Arif Hidayat. Suatu tindakan yg melanggar prinsip vatsoen politik. (***)

Comments

comments