MEDIAHARAPAN.COM, Paris – Presiden Prancis Emmanuel Macron bersumpah menolak ‘Islam Politik’, ia menilainya sebagai ancaman merebut kekuasaan dari republik.
Macron membuat pernyataan selama konferensi pers di Istana Elysee pada Kamis (25/4) untuk mengungkap respons kebijakannya terhadap protes Yellow Vest menyusul debat nasional selama tiga bulan.
“Islam Politik ingin memisahkan diri dari republik kita,” katanya, ia meminta pemerintah untuk “bersikap keras” menentangnya.
“Kami berbicara tentang orang-orang yang, atas nama agama, mengejar proyek politik,” katanya.
Dia mengatakan kontrol dana dari luar negeri ke beberapa organisasi juga harus diperkuat.
Macron juga menekankan bahwa undang-undang Perancis tentang sekularisme tahun 1905 efektif dan harus terus diimplementasikan.
“Kita tidak boleh menyembunyikan diri ketika berbicara tentang sekularisme. Kami tidak benar-benar berbicara tentang sekularisme. Kami berbicara tentang komunitarianisme yang telah menetap di lingkungan tertentu di republik ini,”katanya, merujuk pada komunitas Muslim di Prancis.
Sejak November lalu, ribuan pemrotes yang mengenakan rompi kuning – dijuluki Rompi Kuning – telah berkumpul di kota-kota besar Prancis untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar Macron yang kontroversial dan memburuknya situasi ekonomi.
Di bawah tekanan, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum dan membatalkan kenaikan pajak.
Protes tumbuh menjadi gerakan yang lebih luas yang bertujuan mengatasi ketimpangan pendapatan dan menyerukan agar warga memberikan suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Setidaknya 11 orang tewas dalam protes itu, sekitar 8.400 ditahan dan lebih dari 2.000 lainnya terluka, dan kemudian hampir 1.800 mendapat hukuman penjara. (Anadolu/bilal)
