Oleh: Muslim Arbi
Operasi penghancuran Rezim dan Parpol2 Pendukung Penguasa sesungguh nya di lakukan oleh Pihak Kepolisian. Jadi, boleh dikata, Kaporli Jendral Tito Karnavian sekarang sebagai Korlap penghancuran itu. Ini terlihat dari Pilkada serentak beberapa waktu lalu, di mana PDIP sebagai Partai Penguasa Kader2nya calon2 kepala Daerah berguguran di berbagai tempat.
Pilgub DKI, Banten dan Gorontalo serta sejumlah pilbub dan pilkot. Calon dan kader PDIP tumbang. Bahkan Jawa Tengah sebagai basis pertahanan pun jebol. Untuk Jogyajarta dan Cilacap pun di rebut Kepala Daerah di luar PDIP. Apa pasalnya? Selain kasus penistaan Al Maidah 51 dan berbagai kebijakan pemerintah yg mencekik dan tidak Pro Rakyat, ketegangan dan penekanan terhadap Massa Aksi Bela Islam lalu, ciptakan kebencian dari kalangan Ulama dan Umat.
Kriminalisasi, penangkapan Ulama serta sejumlah aktifis oleh Kepolisian akan semakin menciptakan ketegangan dan Anti Pati terhadap Regim dan Partai2 Pendukung nya. Apalagi ini suasana Ramadhan. Pihak kepolisian mestinya bertindak secara profesional memberikan rasa aman kepada Masyarakat yang menjalan kan Ibadah Puasa.
Penangkapan Ustadz Alkhaththat, pemberian status tersangka Habib Rizieq Syihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), penahanan Ustadz Alfian Tanjung dan sejumlah aktifis lain nya seperti dua bersaudara Rizal dan Jamran, Ketua AMSA, Zainuddin Arsyad dll adalah bentuk kesewenang wenangan Rezim kepada Ulama dan Aktifis kritis. Karena semua nya itu adalah pembungkaman demokrasi.
Apalagi terkait Habib Rizieq yang terkesan di cari2 kesalahan nya terkait dengan chat mesum yang di tuduhkan terlihat semacam dendam kalangan tertentu dari kekuatan parpol yang jago nya kalah di Pilgub DKI, lalu menggunakan kepolisian untuk mengkriminalkan nya. Karena proses menjadikan nya tersangka itu sangat aneh.
Ada kesan kuat bahwa menjadikan Habib Rizieq tersangka berdasarkan pesanan. Dan ini sangat berbahaya kepolisian kita. Karena Kepolisian Republik Indonesia seprti menyerah kepada kepentingan politik dan kekuasaan. Atau dengan kata lain Polri menjadi alat kekuasaan. Jika benar di lakukan seperti itu oleh Kepolisia terhadap Habib, maka itu adalah pelanggaran UU Kepolisian itu sendiri.
Jika tindakan kepolisian tetap berjalan seperti yang sekarang, seolah bekerja berdasarkan pesanan, maka efeknya adalah Umat sebagai Pemilik Suara Mayoritas di Negeri ini akan semakin mendalam rasa kebencian kepada Rezim dan Partai2nya, juga kepada pihak Kepolisian. Akibat nya adalah akan terjadi Publik Distrust, yang mengakibatkan Public Dissobediance. Rezim dan Parpol2 pendukung akan rontok, pada agenda pilkada serentak dan Pilpres 2019 mendatang. Rezim nya di lawan secara politik maupun hukum.
Dari catatan di atas, maka dihimbau kepada penguasa dan segenap perangkat nya, stop kriminalisasi Ulama dan Para Aktifis kritis dan berhenti memusuhi dan memfitnah Habib Rizieq. Bebaskan para Ulama, Ustadz dan Aktifis yang sedang di tahan tanpa syarat apa pun. Agar kegaduhan dan gonjang ganjing di masyarakat reda atau memang penguasa punya agenda lain?
Jika kepolisan tetap jalankan kriminalisasi Ulama, dapat di baca sebagai upaya pembusukkan rezim ini. Lha Kapolri jalankan agenda siapa dengan penangkapan Ulama, aktifis dan menjadikan Habib Rizieq tersangka? Tidakkah itu Jendral Pol, Tito Karnavian sedang berupaya “robohkan” Istana bukan?
Wallahu’alam.
Depok, 31 Mei 2017.
