MEDIAHARAPAN.COM, Idlib – Sepuluh utusan Dewan Keamanan PBB mendesak Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Selasa (30/7), untuk menyelidiki rezim Suriah dan serangan udara Rusia terhadap rumah sakit di provinsi Idlib, Suriah.
Dalam sepucuk surat kepada kepala PBB, duta besar AS, Inggris, Perancis, Belgia, Republik Dominika, Jerman, Indonesia, Kuwait, Peru dan Polandia meminta Guterres untuk secara khusus menyelidiki serangan terhadap fasilitas medis dan kemungkinan penyalahgunaan saluran deconfliction PBB.
Rusia, China, dan negara-negara Afrika anggota dewan non-permanen tidak bergabung dalam upaya pengajuan.
Human Rights Watch juga mendukung seruan tersebut, dengan mengatakan bahwa keharusan Guterres meluncurkan penyelidikan.
“PBB telah memberikan Rusia, Suriah dan pihak-pihak lain yang terlibat konflik titik koordinat rumah sakit di Idlib untuk memastikan keselamatan mereka. Namun berkali-kali, fasilitas penyelamatan nyawa itu telah dibom,” Louis Charbonneau, direktur PBB organisasi hak asasi manusia, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Jika aliansi Rusia-Suriah telah menggunakan koordinat tersebut untuk menargetkan rumah sakit, itu akan menjadi kejahatan perang, dan mereka yang melakukan harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mengerikan tersebut,” tambahnya.
Mark Lowcock, koordinator urusan kemanusiaan PBB, Selasa pagi mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa serangan lebih dari tiga bulan oleh rezim itu telah menyebabkan sedikitnya 17 desa di Idlib selatan tidak hanya dihancurkan tetapi juga “dikosongkan”.
“Apa yang Anda lihat adalah tingkat kehancuran yang konsisten dengan kampanye pemboman yang bertujuan untuk kebijakan bumi hangus,” katanya.
Setidaknya 450 warga sipil telah tewas sejak serangan rezim dimulai pada bulan April, menurut PBB. Korban termasuk lebih dari 100 orang dalam dua minggu terakhir.
Turki dan Rusia sepakat September lalu untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Namun, rezim Suriah dan sekutunya, secara konsisten melanggar ketentuan gencatan senjata, dan sering melancarkan serangan di dalam zona tersebut.
Daerah itu saat ini dihuni oleh sekitar 4 juta warga sipil, termasuk ratusan ribu orang yang terlantar oleh rezim dan pasukan sekutu dari kota-kota mereka di seluruh negara. (Anadolu/bilal)
