MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) mengeluarkan tujuh poin imbauan kepada masyarakat dan penyelenggara serta peserta Pemilu 2019.
Dalam taushiyahnya Wantim MUI mengajak seluruh keluarga besar bangsa, khususnya umat Islam, untuk bersyukur ke hadirat Allah SWT bahwa suatu tahapan penting Pemilu, yakni pencoblosan kertas suara, telah berlangsung dengan lancar dan terkendali.
“Walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan,” kata Ketua Wantim MUI, Dr Din Syamsuddin, dalam konferensi pers, Kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (19/4).
Din juga mengajak seluruh keluarga besar bangsa untuk mengikuti dan mengawal tahapan-tahapan lanjutan Pemilu hingga penetapan oleh KPU Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara definitif berdasarkan konstitusi dengan sikap taat berkonstitusi. Maka oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional tersebut melalui cara-cara langsung atau tidak langsung, seperti:
a) Melalui pemberitaan hasil Quick Count karena bersifat menggambarkan sesuatu yang belum pasti tapi dapat dan telah menimbulkan euforia berlebihan dari rakyat pendukung, yang pada gilirannya dapat mengundang reaksi dari pihak lain.
b) Melalui klaim kemenangan oleh kedua pasangan capres dan cawapres, yang dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing, hal mana potensial menimbulkan konflik di kalangan rakyat.
c) Melalui pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik, maupun media sosial, secara tidak berimbang yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
“Menyerukan kepada semua pihak, baik Tim Sukses, Relawan, dan pendukung masing-masing pasangan capres dan cawapres untuk dapat menahan diri untuk tidak bertindak anarkis, dan main hakim sendiri, namun menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum berdasarkan prinsip taat konstitusi,” tuturnya.
Wantim MUI mendesak kepada penyelenggara Pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu Pemilu diselenggarakan berdasarkan asa Langsung, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil, untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpegang teguh kepada asas-asas tadi khususnya kejujuran dan keadilan. Maka KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak keamanan beserta jajarannya masing-masing untuk berlaku profesional, obyektif, transparan, dan imparsial/non partisan.
“Secara khusus mendesak lembaga penegakan hukum dan keamanan (Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri) untuk mengemban amanat dan tanggung jawab dengan tidak mengedepankan kepentingan kecuali kepada bangsa dan negara,” tegas Din.
Kemudian, Wantim MUI juga menyerukan kepada umat Islam khususnya agar dapat menyatukan hati, pikiran, dan langkah untuk menegakkan persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathoniyah) dalam koordinasi Majelis Ulama Indonesia.
“Mengajak seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia aman dan sentosa, rukun dan damai, dan terhindar dari malapetaka perpecahan,” tutupnya. (bilal)
