MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk misteri kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.
Haris menilai Jokowi memperlakukan berbeda antara kasus Munir dengan kasus kasus pembunuhan Direktur Utama PT Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.
“Secara politik, rezim Jokowi patut dipertanyakan, kenapa giliran Antasari Azhar kok kayak disambut. Seperti kemarin Wakil Presiden Jusuf Kalla datang ke acara syukuran Antasari, tapi dalam konferensi mingguannya seolah-olah menghindar untuk kasus Munir, bahkan menyatakan sudah selesai,” ucap dia di kantornya, Jakarta, Sabtu (18/2/2017).
Menurut Haris, seharusnya pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan investigasi terhadap hilangnya dokumen TPF Munir tersebut. Tidak ada alasan dokumen resmi itu bisa hilang di lembaga negara.
“Presiden harus memerintahkan Kapolri dan Kejagung untuk mencari dokumen, apa hasilnya. Penting menunggu jawaban pihak Kapolri untuk jelaskan apa hasil penyelidikan terhadap temuan, jika ada maling yang mencuat di dalam Istana, ini keberbahayaan bangsa, kalau memang tidak ada harus ditelusuri,” imbuhnya.
Dikatakan Haris, selain menyelesaikan kasus pembunuhan yang menyeret Antasari Azhar, pemerintah juga harus serius dan tetap fokus mengusut tuntas misteri kematian aktivis HAM tersebut biar tidak terkesan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan selera penguasa.
“Ini namanya rezim politik hari ini mendorong penegakan hukum sesuai selera hidungnya saja, kalau Antasari didukung untuk kasus rekayasanya, harusnya itu juga berlaku untuk kasus yang lain termasuk, kasus Munir,” pungkasnya. (Bams)
