MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta = Kendali atas dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin tidak terkontrol menjadi Sorotan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Capaian dan Kinerja Kementerian bidang Perekonomian yang tidak mampu mengendalikan dampak ekonomi kenaikan bahan bakar minyak (BBM), hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di Jakarta (11/22).
“Dampak ekonomi yang tidak terkendali akan sangat berperan ke dampak sosial, khususnya pengangguran, dan angka kemiskinan, disebabkan inflasi akan tinggi, konsumsi masyarakat berkurang, dan dilema manufaktur untuk menaikkan harga, sehingga berimbas ke pengurangan tenaga kerja”, kata Haris.
Haris menyesalkan kepada kinerja para menteri bidang perekonomian yang tidak mampu mengendalikan dampak kenaikan BBM ini.
“Seharusnya para menteri bidang perekonomian menyiapkan jaring pengaman dalam pengendalian dampak turunan kenaikan BBM ini, bukan hanya untuk bapak senang saja. Mereka harusnya dapat merencanakan dengan menyiapkan stok suplai komoditas pokok di daerah-daerah yang rentan”, jelas Haris.
Menurut Haris pengalaman kenaikan BBM sudah bukan kali ini saja, seharusnya pengalaman sebelumnya jadi pelajaran berharga.
“Berkaca dari pengalaman 2 kali kenaikan BBM seperti pertalile dan solar yang merupakan BBM rakyat yang dikonsumsi lebih dari 70% pengguna bahan bakar dimasa pada masa periode sebelumnya berdampak pada inflasi mencapai 8% ke atas, inflasi yang cukup besar akan menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi dalam negeri. Lah kok ini para Menteri bidang ekonomi kemana saja tidak belajar dari dampak kenaikan BBM sebelumnya?”, jelas Haris.
Bantalan penyesuaian BBM dengan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) masih bersifat bantalan sementara.
“Skema BLT BBM yang dirumuskan oleh para menteri bidang perekonomian dan diberikan pemerintah sekarang, yaitu dana tunai Rp600rb yang diturunkan dalam 2 tahap selama 4 bulan, tidak akan sebanding dan jauh hitungannya dengan gejolak ekonomi dan ketimpangan yang ada, karena hanya bersifat sementara saja”, pungkas Haris.
Haris juga menyoroti imbas faktor makro ekonomi yang akan terjadi.
“Kalau dilihat dari faktor makro ekonominya pasti akan berimbas. Kondisinya apakah berimbas serius, besar, atau besar terkendali. Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan ada penyesuaian tarif dan harga dimana-mana, yang jelas tarif Ojol sudah ada penyesuaian”, kata Haris.
Haris berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan subsidi BBM nya agar tepat sasaran.
“Kami berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan BBM tepat sasaran, dan juga usaha pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah benar-benar dapat mengendalikan dampak turunan kenaikan BBM ini, seperti penyaluran BLT BBM sebesar 24.17 triliun tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan benar-benar”, harap Haris.
Lebih lanjut, Haris meminta Presiden Jokowi mengawal dengan serius terhadap penyaluran dana alokasi daerah agar tidak terjadi kebocoran.
“Jika kita perhatikan masih rentannya banyak pejabat daerah yang terindikasi korupsi, sehingga alokasi 2% dari DAU dan DBH ini harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden Jokowi, supaya tidak salah sasaran dan sangat dikhawatirkan reaktif rakyat oleh kenaikan BBM yang sangat tidak manusiawi akan berakibat gerakan aksi massa tidak terkendali”, tegas Haris.
Haris pun meminta sikap tegas Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para Menteri bidang perekonomian yang diklaim tidak bekerja serius atasi persoalan ekonomi.
“Pemuda Indonesia berharap sikap tegas Presiden agar mengevaluasi kinerja para menteri bidang perekonomian yang kerjanya tidak serius, bahkan hanya jadikan Presiden Jokowi sebagai bahan hujatan masyarakat yang terdampak kenaikan BBM ini”, tegas Haris.
