MEDIAHARAOAN.COM, JAKARTA – Inflasi tinggi yang terjadi di sejumlah negara di dunia bisa menjadi sebuah ancaman serius untuk Indonesia sehingga harus diantisipasi. Hal tesebut diungkapkan Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, “saat ini saja sudah lebih dari 30 negara yang melakukan proteksi terhadap ekspor pangan untuk mengamankan stok pangan dari ancaman krisis”, disampaikan ke MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (9/10/2022).
Sebagian negara bahkan sudah masuk menjadi failed states atau negara gagal akibat inflasi pangan seperti Srilanka. “Transmisi inflasi global juga mulai dirasakan ke Indonesia dengan naiknya harga BBM jenis subsidi sebesar 30% dan mendorong inflasi tertinggi sejak 2014,” ujarnya
Jika inflasi pangan dan inflasi energi digabungkan, lanjut Bhima, maka berpotensi mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Proyeksinya gabungan inflasi pangan, inflasi energi dan pelemahan kurs rupiah sebabkan rupiah melemah ke level 16.000 per dolar AS,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat publik mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap ketidakpastian global dan resesi ekonomi yang menimpa sejumlah negara di dunia. Pasalnya, tantangan tersebut diperkirakan akan segera menghantam Indonesia. Pemerintah bahkan menyiapkan sejumlah langkah ekstra dalam mengantisipasi tekanan dan dampak inflasi global terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini demi mengembalikan target inflasi ke rentang 3%-5%.
Pada Agustus 2022 nflasi dalam negeri tercatat di posisi 4,69% (yoy) atau membaik dari inflasi Juli 2022 yang sebesar 4,94% (yoy). Keberhasilan menekan angka inflasi volatile food menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sebagai respons penyesuaian harga BBM pada awal September, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun.
“Seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu yang sebesar 3%-5%,” terang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bantalan sosial tersebut yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2% Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial tambahan.
