MEDIAHARAPAN.COM -Ketegangan antara Turki dan Belanda setelah larangan yang dikenakan menteri Turki baru-baru ini menarik reaksi dari pejabat di seluruh dunia, kantor berita Anadolu melaporkan dari Ankara, Senin (13/3).
Thorbjorn Jagland, Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, mengatakan ketegangan antara Turki dan beberapa negara Eropa merusak diplomasi dan demokrasi.
“Kita tidak bisa membiarkan hal itu meningkat lebih jauh,” kata Jagland, menurutnya semua warga negara Turki perlu mendapat banyak informasi melalui kampanye terkait referendum di Turki.
Pada hari Sabtu, pemerintah Belanda pertama membatalkan izin penerbangan Menlu Turki ke Belanda dan kemudian memblokir sebuah rombongan yang membawa Menteri Urusan Keluarga dan Sosial Turki memasuki konsulat Turki di Rotterdam.
Protes meletus di luar konsulat di Rotterdam dan sempat terjadi benturan antara massa pendukung Menteri Urusan Keluarga dan Sosial, Fatma Betul Sayan Kaya dan aparat polisi setempat. Fatma akhirnya meninggalkan daerah konsulat dengan pengawalan ketat polisi.
“Semua pertemuan publik dan kampanye politik diadakan di negara anggota Dewan Eropa harus dilakukan sesuai dengan undang-undang nasional dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.” Terang Fatma.
Menyikapi hal ini Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault menghimbau negara-negara Uni Eropa termasuk Turki untuk meredakan ketegangan.
“Dihadapkan dengan eskalasi saat ini antara Turki dan beberapa negara anggota Uni Eropa, Prancis menyerukan peredaman.”
“Hal ini juga menyerukan kepada otoritas Turki untuk menghindari ekses dan provokasi … Dalam keadaan ini, adalah penting untuk bertanggung jawab dan untuk menghindari polemik yang tidak perlu,” tambah menteri Perancis.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Hikmet Haciyev, bereaksi terhadap sikap Belanda terhadap menteri Turki.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Haciyev menjelaskan pencekalan Belanda terhadap menteri Turki itu tidak layak dan penuh prasangka.
“Apa yang telah dilakukan terhadap pejabat pemerintah Turki, yang menghalangi pertemuan dan kebebasan demontrasi Turki di Belanda dan penggunaan kekuatan terhadap mereka tidak layak dan penuh prasangka,” kata Haciyev.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan stand off antara Turki dan Belanda sangat disesalkan dan harus diselesaikan secepat mungkin.
“Saya pikir ini sangat disesalkan,” terang Johnson dalam sebuah acara televisi.
Menteri Luar Negeri Perancis Jean Marc Ayrault mengatakan pertemuan menteri luar negeri Turki di Metz adalah masalah kebebasan berkumpul.
Yousuf Al-Koda, ketua Partai Wasat Islam di Sudan, mengatakan langkah terhadap menteri Turki di Belanda bertentangan dengan konsep demokrasi yang dianjurkan oleh Eropa hak asasi manusia.
Seorang anggota parlemen Aljazair, Muhammad al-Hadi Osmaniye mengatakan tindakan Belanda tersebut merupakan sikap rasis dan provokatif seperti disajikan kelompok kanan-jauh di Eropa.
“Barat tidak ingin penyebaran demokrasi di masyarakat Muslim,” tambahnya.
Pemerintah Belanda juga telah membatalkan izin penerbangan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dengan alasan keamanan dan keselamatan publik.
Turki akan menggelar referendum pada 16 April. Perubahan amandemen yang diusulkan akan memberikan otoritas yang lebih besar kepada presiden Erdogan. (MH029)
