MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Menjawab permasalahan nasional di sektor hulu dan hilir industri gula nasional, Kementan sepakat untuk mengakhiri “rezim” in-efisiensi Pabrik Gula BUMN. Dari sisi on-farm mengintegrasikan dengan industri pengolahannya karena ini merupakan amanat dari Perpres tentang Pergulaan sebagaimana komoditas kelapa sawit dengan industri CPO nya, demikian disampaikan Ir. Bambang, Dirjen Perkebunan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada pada tanggal 29 Maret 2018 di Jakarta.
Seminar Nasional dibuka oleh Prof. Sri Adiningsih (Ketua WANTIMPRES RI) dan dihadiri peneliti dari UGM dan INDEF, pemangku kepentingan dari FTGN, APTRI, APINDO serta hadir sebagai, pembahas Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dari Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan KPK serta ICW.
Pada seminar yang bertajuk “Permasalahan Sektor Hulu dan Sektor Hilir Industri Gula Nasional dan Solusinya”, selanjutnya Dirjen Perkebunan menjelaskan, perlunya menyatukan pasar tunggal Gula Kristal Putih (GKP) dengan Gula Kristal Rafinasi (GKR), sebagai contoh GKP yang diproduksi dari petani bisa diserap untuk industry makanan dan minuman. Hal ini untuk menghilangkan disparitas harga GKP dan GKR.
Dirjen Bambang memaparkan lebih lanjut, “bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada petani tebu dalam bentuk bantuan alat mesin namun demikian karena luasan lahan tebu petani yang ada saat ini rata-rata berkisar antara 0,25-0,5 ha dirasa masih kurang efisien sehingga upaya yang dilakukan dengan regrouping lahan tebu milik petani”. Ungkap Dirjen bambang
Dirjen Perkebunan, dalam pembahasannya mengusulkan untuk komoditas tebu dilakukan penghimpunan dana yang bersumber dari impor GKR, dimana nantinya akan dikembalikan kepada petani untuk pengembangan komoditas tebu.
“Ayo Semua Sinergi Secara Optimal Untuk Wujudkan Swasembada Gula Nasional” Pungkas Bambang Direktur Jenderal Perkebunan
