MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dan mengutuk tindakan gerakan separatis bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai, Papua yang menyebabkan satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dan enam anggota TNI-Polri terluka akibat terkena panah dan bacokan saat bertugas.
“Saya turut berbela sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan terluka, saya meminta penegakan hukum dan kejar semua pelaku, dalang dan aktor intelektual jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap Prajurit dan Rakyat Indonesia,” kata Abdul Kharis dalam pernyataan persnya, Rabu (28/8/2019).
Menurut Kharis TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut. Ia meyakini situasi dan kondisi di lapangan dapat dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan.
“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini. Pemerintah harus jadikan krisis Papua ini sebagai prioritas yang harus segera ditangani. Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi. Masalah-masalah lain juga penting, tapi tidak mendesak, hendaknya jangan hanya sibuk berkutat di situ saja. Bila kita gagal menangani krisis Papua bisa jadi akan membawa negara kita ke arah perpecahan dan disintegrasi yang merembet di mana-mana. ” tegasnya.
Abdul Kharis juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan nyawa, darah, keringat dan air mata yang sejak berpuluh puluh tahun lamanya tumpah di sana, terutama pengorbanan para pahlawan yang berguguran merebut dan mempertahankan kedaulatan di Papua.
Politisi PKS ini menjelaskan keberingasan kelompok GSB yang menunggangi demonstran dan merebut senjata jelas tujuan mereka merongrong keamanan dan membuat kekacauan. Dalam menangani demontrasi, TNI dan Polri bertindak dengan benar dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ats dasar itu, Ia juga meminta agar dunia internasional membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif.
