MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Dalam Rapat kerja gabungan DPR RI bersama Kementerian pada Selasa siang (18/02/2020). Ketua komisi VIII Yandri Susanto yang berasal dari fraksi PAN Dapil Banten dan juga putra Asli bengkulu dengan sangat lantang menyatakan sikap terkait penolakan kenaikan BPJS kelas III dan validasi data yang belum akurat.
Yandri mengatakan Saya dari komisi VIII tidak setuju jika data yang di miliki belum rapi tapi iuran BPJS dinaikkan,
“Jika data belum rapi, iuran dinaikan itu hanya akan menghambur hamburkan uang negara saja. Coba kita bayangkan 15% – 20 % orang harusnya mendapatkan kemudahan, karena kelalaian Pemerintah jadi dia tidak dapat itu namanya zalim.” tegasnya.
Dalam kesempatan itu yandri juga menegaskan masalah data warga miskin ” Mengenai kemiskinan saya berharap untuk data harus dibenarkan atau di validkan sehingga tidak banyak data namun data semua itu hanya rekayasa saja.”Ungkapnya.
Pesan yandri kepada pemerintah jika keputasan dewan tidak dihiraukan kedepannya, ” Tidak usah dewan dilibatkan dalam rapat jika dalam keputasan rapat tidak dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya DPR menolak BPJS namun masih saja dinaikan, dan saat proses rapat itu memakan waktu berhari-hari, Jadi untuk apa kita rapat jika hasil rapat tidak di terima dan dilaksanakan” tutup Yandri.(RAS)
