MEDIA HARAPAN.COM, Bengkulu – Akhir-akhir ini kita di paksa untuk beranggapan seperti menyepelekan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kesehatan masyatakat ini, belum lagi hilang ingatan kita persoalan rilis nasional percepatan penanganan Covid-19 bahwa kabupaten lebong tidak masuk zona hijau kemudian oleh tim gugus tugas penanganan provinsi Bengkulu berdalih salah input.
kini masyarakat provinsi Bengkulu di hebohkan oleh ada pasien isolasi di RSUD M. Yunus yang di minta membayar biaya pasien isolasi di M. Yunus. Setelah informasi ini viral dan menjadi heboh, pihak RSUD M. Yunus mengklarifikasi, pihak RSUD M. Yunus beralasan ada nya kesalahan administratif.
Menurut pandangan saya, ini tidak lebih dari alasan pembenaran, dimana kesalahan administrasi bisa berubah jumlah biaya nya.
Pengakuan keluarga pasien awalnya 6,7 jt, kemudian setelah di tunjukkan surat keterangan miskin di potong menjadi 4 jt an. Kemudian Persoalan administrasi seperti ini memang harus di polemikkan, karna kalau tidak kedepan dampaknya sangat berbahaya. Dampak yang sudah nyata adalah keluarga pasien sudah terhutang untuk menebus biaya ibunya.
Kemudian pak Dempo Xler sebagai anggota DPRD Provinsi berstatmen keras dimedia -media, sangat wajar, karena salah satu bentuk pembelaan kepada masyarakat di daerah pemilihannya., ya menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah yang dirasakan masyarakat.
Jikalau anggota DPRD tidak membela mayarakatnya, tidak menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman penguasa kepada masyarakat, ya sebaiknya berhenti saja menjadi anggota DPRD, artinya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan ada yang menyuarakan begini, pihak RSUD M. Yunus jadi tergugah hatinya untuk mengembalikan biaya yang di tagih kan kepada pasien ditengah bencana wabah Covid 19.
Sangat positif dampak nya kan,.
Seharusnya pihak-pihak yang terkait, Direktur RSUD M. Yunus, Gubernur Bengkulu, berterimakasih kepada pihak yang mempersoalkan ini, karena dengan begini mereka bisa mengevaluasi dan melakukan pengawasan yang ketat kepada karyawan di RSUD M. Yunus, agar bisa memperbaiki kinerja dan pelayanan ke depannya.
Jangan kemudian malah balik mempersoalkan orang yang membela masyarakat terutama warga provinsi Bengkulu yang tak mampu, pak Syamsu Amanah misalnya, dia itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu atau Juru Bicara Gubernur dan pemerintah provinsi Bengkulu ya!?
Seharusnya sebagai sebagai pimpinan di DPRD Provinsi Bengkulu dia tidak reaktif begitu. Kan jelas, Pak Dempo mengkritik Gubernur sebagai kepala pemerintahan, sebagai pimpinan birokrasi, harus lebih tegas kepada pihak RSUD M. Yunus, itu kan rumah sakit kebanggaan Provinsi Bengkulu, ada target PAD yang di hasilkan, sebagai rumah sakit rujukan, jangan sampai kesalahan terus dilakukan oleh pihak RSUD M. Yunus, karena dampak nya sangat fatal, karena akhir-akhir ini berita negatif tentang RSUD M. Yunus sudah seringkali terjadi, ini nambah lagi…
Yusliardi. SP mantan ketua KAMMI Bengkulu dan Wakil Presiden UNIB
