MEDIAHARAPAN.COM, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Ghazali Abbas berkunjung ke Baitul Mal Aceh pada Selasa lalu (19/2/2019). Dalam kunjunganya Ghazali Abbas mengajak Baitul Mal Aceh sama-sama mendesak pemerintah pusat untuk mewujudkan aturan zakat sebagai pengurang pajak.
Kedatangan Ghazali Abbas diterima langsung Plt Kepala Baitul Mal Aceh, Kepala Sekretariat, beserta para Kabid dan Kabag di lembaga Baitul Mal Aceh. Dalam diskusi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, membahas upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh agar terlaksananya Pasal 192 UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh sejak tahun 2008.
“Namun sampai sejauh ini belum menuaikan hasil, alasannya Kementerian Keuangan menganggap bertentangan dengan UU Pajak, padahal zakat salah satu bagian pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dan zakat juga pendapatan asli daerah, oleh sebab itu kita mengupayakan kembali lewat judicial review sebagai legal standingnya dalam hal ini Pemerintah Aceh supaya bisa berwibawa di Mahkamah Konstitusi,” ujar Ghazali dalam keterangan resmi BMA.
Semantara itu, Plt Kepala Baitul Mal Aceh, Zamzami Abdulrani menyambut baik atas upaya-upaya yang telah dilakukan Ghazali Abbas selama ini. Menurut Zamzami pihak legislatif dan eksutif perlu menyatukan komitmen meminta ke pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan zakat pengurang pajak terhutang di Aceh.
“Jika kedua lembaga (legislatif dan eksekutif) ini sudah berkomitmen, insyaallah dengan mudah ini bisa kita wujudkan,” ujar Zamzami.
Zamzami menambahkan, aturan ini merupakan sesuatu yang sedang dinanti-nanti oleh masyarakat Aceh. Selama ini umat Islam di Indonesia, khususnya Aceh double tax dalam pemotongan setiap penghasilan, setelah dipotong zakat, dipotong pajak lagi. Seharusnya setelah membayar zakat 2,5 persen, waktu pemotongan pajak dapat dikurangi 2,5 persen yang dipotong zakat tersebut
Selain itu, Kepala Sekretariat Muhammad Iswanto juga ikut memberi komentar tentang zakat pengurang pajak. Katanya, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Baitul Mal Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Dalam qanun tersebut telah dicantumkan satu pasal yang mengatur tentang zakat pengurang pajak.
“Pada dasarnya pihak Menteri Dalam Negeri menyetujui qanun tersebut, apalagi menyangkut masalah umat, tinggal kita lihat bagaimana pelaksanaannya nanti, semoga cita-cita ini dapat terwujud.” tutup Iswanto. (bilal)
