Oleh: Edy Mulyadi
MEDIAHARAPAN.COM – Teman saya yang kolumnis bilang, saya nyinyir terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Alasannya, bolak-balik saya menulis yang isinya mengkritisi berbagai kebijakannya. Dia juga bertanya, apa saya tidak punya tema lain kecuali mengkritisi kebijakan Ani, begitu SMI biasa disapa? Dia bahkan ‘melabeli’ saya dengan “SMI Watch”.
Mendapat ‘serangan’ bertubi-tubi semacam ini saya cuma senyum-senyum saja. Saya pikir ah, goyon dia. Tapi, beberapa saat kemudian saya mulai berpkir. Jangan-jangan dia serius nih. Maksud saya, dia serius dengan tuduhannya itu, bahwa saya nyinyir terhadap Ani. Begitu nyinyirnya saya, sampai-sampai mendapat julukan “SMI Watch.”
Jika dugaan saya benar (mudah-mudahan keliru), bahwa sahabat saya tadi serius dengan berbagai tudingannya terhadap saya, maka ini sunggu membuat saya miris. Bayangkan, kawan ini adalah kolumnis. Dia rajin dan sangat produktif dalam menulis. Tiap pekan sedikitnya dia menghasilkan dua sampai tiga tulisan yang disebar di berbagai media daring dan grup-grup WA. Tulisannya bagus. Alur logikanya runut dan mengalir enak. Pilihan kata (diksi) yang digunakan juga tidak kaku, bahkan cenderung ngepop. Dan, satu lagi, materi tulisannya juga sering mengkritik penguasa dengan cara yang benar-benar gurih. Tidak ada marah-marah, tidak ada menista, bahkan diselipkan candaan di sana-sini.
Nah, dengan profil seperti ini, maka sungguh benar-benar membuat saya miris kalau dia menuduh saya nyinyir kepada Ani. Bukan karena saya tidak suka dituduh. Tapi lebih pada, maaf, ketidakmampuannya menangkap substansi tulisan saya. Kalau kelas kolumnis seperti dia saja gagal paham tentang Sri Mulyani, bagaimana pula dengan publik awam lainnya?
Aroma neolib menyengat
Saya katakan kepada dia, bahwa saya tidak bermaksud menyinyiri Ani. Kalau pun saya bolak-balik menulis terkait dia, itu lebih pada kebijakan-kebijakannya selaku dua kali Menteri Keuangan (Desember 2005-Mei 2010 dan Juli 2016-sekarang) dan Plt Menko Perekonomian (Juni 2008-Oktober 2009). Saya mengendus aroma neolib yang amat menyengat dari setiap kebijakannya.
Neolib adalah satu mahzab ekonomi yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pasar. Mazhab ekonomi yang berusaha dengan sangat serius meminimalisasi peran negara dalam tata lakasana kebijakan di bidang perekonomian untuk kepentingan korporatokrasi. Neolib, satu paham yang mendorong terjadinya free competition di jagad binsis, siapa pun pelakunya, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun raksasa supergede; baik lokal maupun multinasional asing dan aseng.
Neolib adalah mazhab ekonomi yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya kapitalisme dengan dalih globalisasi, meski untuk itu akan berdampak tergilasnya pelaku bisnis lokal yang dari segala sisi (dana, teknologi, jaringan pemasaran, dan kini, kekuasaaan) kalah telak dibanding para pendatang. Padahal, jauh-jauh hari Bung Karno mengatakan, bahwa neolib adalah pintu masuk bagi neokolonialisme.
Itulah sebabnya tulisan saya banyak mengkritisi kebijakan, terutama menyangkut pajak dan utang luar negeri. Saya juga menyoroti postur beberapa APBN yang dia desain yang, lagi-lagi, sangat beraroma neolib. Bagaimana dia bisa dengan telengas memotong berbagai anggaran, termasuk (terutama?) belanja sosial di satu sisi, namun teguh memelihara pos pembayaran utang yang komposisinya sekitar 25% dari volume APBN di sisi lainnya.
Sebagai Menkeu, Ani sudah terbukti tidak peduli bahwa pemotongan belanja sosial menyebabkan harga gas, listrik dan berbagai komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak terus merangkak naik. Sebagai Bendahara Negara dia juga sangat galak dalam memalak rakyatnya dengan berbagai pajak. Di benaknya sarat dengan ide apa saja dan apa lagi yang bisa ditarik pajaknya dari rakyatnya. Yang terbaru, dia getol meminta mahasiswa untuk punya NPWP. Pada saat yang sama, dia abai bahwa ada sedikitnya delapan orang terkaya di Indonesia sampai hari ini tidak punya NPWP.
Sri juga sangat bersemangat dalam membuat utang baru. Penerbitan obligasi semasa dia Menkeu tercatat bunganya paling tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Sebagai pembantu Presiden yang bertugas mengelola keuangan negara, dia bahkan sesumbar tidak perlu takut membuat utang baru karena Indonesia punya sumber daya salam yang berlimpah-ruah yang bisa digunakan untuk membayar utang.
Pernyataan seperti ini jelas-jelas amat memprihatinkan. Pertama, ini adalah proklamasi dari Menteri Keuangan kepada para majikan asingnya untuk masuk dan menguasai Indonesia dengan cengkeraman kuku yang lebih dalam.
Kedua, getol berutang dengan dalih SDA berlimpah adalah suatu sikap yang sangat tidak beradab dan egois. Ingat. SDA yang kini masih tersisa, bukanlah milik kita, melainkan amanat generasi penerus Indonesia kepada kita yang harus dijaga kelestariannya. Ia adalah anugrah Allah Yang Maha Pemurah untuk dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Ketiga, pernyataan ini sekali lagi menunjukkan Ani adalah tipikal pejabat yang malas dan sama sekali tidak kreatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Modus dari para pejabat pejuang neolib adalah generik belaka. Potong anggaran, genjot pajak, jual BUMN, dan tambah utang baru. Titik!
Nah, aroma neolib dengan watak seperti itulah yang menyeruak dengan tajam dari setiap kebijakan yang diputuskan Sri. Perjalanannya sejak masih memimpin LPEM-UI memang tidak bisa tidak, meninggalkan rekam jejak yang sangat kental dengan mazhab neolib. Dia dengan amat setia mengikuti garis yang ditorehkan para mentornya. Antara lain Budiono, Emil Salim, Widjoyo, dan Ali Wardana. Itulah sebabnya tidak berlebihan kalau Ani disebut sebagai pejuang neolib yang tangguh dan gigih.
Dibandingkan para seniornya, Ani justru punya punya keunggulan. Paling tidak, para senior yang dikenal sebagai arsitek ekonomi Orde Baru itu sampai akhir hayatnya hanya menjadi ‘pelaksana’ tuan mereka, yaitu Bank Dunia, IMF, IDB dan lainnya. Tapi Sri, dia sempat duduk di kursi terhormat Bank Dunia sebagai Managing Director dengan wilayah kerja melingkupi belasan negara anggota dan sekaligus pasien lembaga multilateral tersebut.
Memata-matai negaranya sendiri
Julukan Ani sebagai komparador neolib sejatinya jauh-jauh hari sudah disampaikan Kwik Kian Gie. Mantan Menko Perekonomian beretnis China ini, ternyata jauh lebih nasionalis ketimbang kebanyakan kita. Dalam tulisan panjangnya yang berjudul Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF dan World Bank (OB), Kwik antara lain seperti di lingkaran berikut (http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/sri-mulyani-indrawati-smi-berkeley-mafia-organisasi-tanpa-bentuk-otb-imf-dan-world-bank-wb/ antara lain,
“Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI (waktu masih jadi Sekretaris Dewan Ekonomi Nasiona/DEN yang diketuai Emil Salim, pen) hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan “diamput” bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. *Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat: SMI*.
Sebagai Menko EKUIN KKG _ex officio_ menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka rekap Kedua sebesar Rp 30 trilyun dilakukan.”
Selanjutnya, Kwik menulis dalam rapat ada usul supaya rekap dilakukan sekaligus saja sebesar Rp 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum rekap dalam dua tahap. KKG merasa usulan tersebut masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa rekap dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.
“Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang rekap BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo (Menkeu, pen) yang menceriterakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.”
Jadi, kalau saya berkali-kali menulis tentang Sri Mulyani, itu jauh dari masalah personal. Saya hanya mengkritisi berbagai kebijakan neolib yang dipaksakannya secara ugal-ugalan untuk Indonesia. Saya tidak ingin, rakyat negeri ini menjadi seperti ayam mati di lumbung padi karena para pejabat publiknya salah urus perkara ekonomi.
Tapi jika, katakanlah; jika, Sri masih tetap ada di kabinet sampai pemerintahan Jokowi berakhir, itu sepenuhnya memang hak prerogratif Presiden. Tapi, saya tidak ingin ke depan, persoalan ekonomi Indonesia diserahkan kepada para pejuang neolib, yang antara lain, ya Sri Mulyani Indrawati itu… (***)
Jakarta, 18 Agustus 2017
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
