MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Dalam aksi tersebut, buruh mengangkat isu menolak Kenaikan Harga TDL yang dinaikkan sebesar 130% oleh Presiden Jokowi. Senin (22/5/2017).
Deputi Presiden KSPI, Muhamad Rusdi mengatakan, kenaikan TDL tersebut menyebabkan daya beli buruh dan rakyat makin terpuruk. Karena kenaikan gaji lebih kecil akibat PP No 78/2015) yang di teken Pak Jokowi. Sementara harga-harga kebutuhan makin naik, seperti TDL, BBM, serta sembako.
“Alasan bahwa tidak ada kenaikan tapi pencabutan subsidi bagi orang kaya adalah bohong besar. Buruh dengan pengguna 900VA bukanlah termasuk kalangan orang kaya,” tegas Rusdi.
Dia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah akan memberikan subsidi bagi orang miskin. Faktanya para buruh tidak mendapatkan subsidi, karena tidak dianggap miskin oleh pemerintah. Padahal kehidupan buruh makin terjepit.
“Sehingga dengan kenaikan TDL 3 kali sejak Januari, Maret dan Mei sebesar 130%, telah membuat buruh yang Near Poor menjadi Poor miskin,” tegas Rusdi.
Kenaikan tersebut juga menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, serta tahun ajaran baru sekolah yang menyebabkan kehidupan buruh dan rakyat kecil makin sulit.
Senada dengan buruh, BEM Seluruh Indonesia juga mengangkat 7 isu dimana salah satunya adalah menolak kenaikan harga TDL atau mengembalikan subsidi listrik 900 VA. .
Isu yang lain adalah, wujudkan jaminan pendidikan nasional serta layanan kesehatan yang berkualitas dan membebaskan.
Ketiga, usut tuntas kasus E-KTP tanpa adanya intervensi politik, berantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke akar-akarnya.
keempat, tegakkan demokrasi, tolak pembungkaman dan tindakan represif oleh aparat negara.
“Kelima, usut tuntas mafia kebakaran hutan dan lahan, hentikan proyek reklamasi dan tolak penambangan kawasan bentang alam karst untuk pabrik semen di seluruh Indonesia.
Keenam, wujudkan supremasi hukum dan tindak tegas pelaku kejahatan seksual.
Dan ketujuh, hilangkan dominasi asing dan nasionalisasi aset-aset bangsa serta wujudkan kedaulatan pangan, energi dan maritim. (MH007)
