MEDIAHARAPAN.COM, Mindanao – Daerah otonomi baru untuk Muslim di Filipina selatan memilih Jurubicara parlemen pertamanya pada hari Jumat (29/3).
Pada sesi pertama majelis itu, pengacara Ali Pangalian Balindong, seorang mantan anggota Kongres untuk provinsi Lanao del Sur, Mindanao, ditunjuk sebagai Jurubicara Daerah Otonomi Bangsamoro Muslim di Mindanao (BARMM).
Perdana Menteri BARMM, Al-Hajj Murad Ebrahim juga menghadiri sesi tersebut, bersama dengan para pejabat dari Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH yang berbasis di Istanbul dan Huseyin Oruc, anggota Komite Pemantau Proses Perdamaian Moro.
Oruc mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Ebrahim, yang ditunjuk oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, akan mengelola Bangsamoro Transition Authority (BTA) hingga 2022.
BTA memiliki 80 anggota, 41 di antaranya berafiliasi dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) sementara 39 ditunjuk oleh pemerintah pusat, kata Oruc.
BTA memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di wilayah tersebut, sementara pemerintah pusat akan mempertahankan posisi utamanya dalam struktur nasional dan konstitusional, termasuk portofolio pertahanan dan urusan luar negeri yang sensitif.
Awal tahun ini, referendum bersejarah diadakan di Mindanao selatan yang memberikan otonomi kepada Muslim Moro.
Sesi parlemen hari Jumat juga menggelar pemilihan Khalifa Nando sebagai gubernur daerah otonom, kata Oruc.
Pemerintahan otonom
Pengadilan hukum Islam akan didirikan di wilayah yang baru didirikan, karena pemerintah pusat mengalihkan wewenang administrasi di Mindanao kepada pemerintah Bangsamoro.
Perairan teritorial wilayah Bangsamoro, sementara itu, akan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sementara tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi lokal diberikan kepada pemerintah daerah.
Muslim akan bebas untuk melakukan urusan pribadi mereka sesuai keinginan mereka, tetapi akan tetap terikat pada otoritas Filipina dalam hal kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.
Mantan pejuang dari MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang memenuhi syarat dapat bergabung dengan angkatan bersenjata nasional. (bilal)
