Jakarta – Direktur Eksekutif Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait keberadaan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang yang baru disegel. Dalam pernyataannya, Noor Azhari menyebut sikap KKP tersebut sangat aneh, bahkan menyerupai adegan dalam drama film India.
“Saya merasa ini seperti drama dalam film India. Bagaimana mungkin KKP baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih? Selama ini, ke mana KKP? Apa saja yang mereka lakukan?” ujar Noor Azhari dalam sebuah wawancara.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KKP di wilayah pesisir, terutama mengingat keberadaan pagar laut tersebut bukanlah sesuatu yang mudah disembunyikan.
“Bayangkan, itu pagar sepanjang 30 kilometer lebih. Itu bukan sesuatu yang kecil atau baru saja dibangun dalam semalam. Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan kelalaian yang serius,” tambahnya.
Tak hanya itu, Noor Azhari juga mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, yang menurutnya terkesan seperti ‘pahlawan kesiangan’. Ia menilai langkah penyegelan yang dilakukan KKP baru-baru ini justru menunjukkan lemahnya tindakan preventif dan pengawasan yang seharusnya dilakukan sejak awal.
“Pak Menteri ini seperti bangun dari tidur panjang. Baru sekarang bertindak setelah semuanya terjadi. Kalau memang peduli, kenapa dari awal tidak ada langkah pengawasan atau tindakan? Jangan hanya tampil seperti pahlawan kesiangan,” tegas Noor Azhari.
Menurutnya, KKP seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk wilayah pesisir yang menjadi bagian penting dari ekosistem laut. Ia mendesak agar KKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan lambannya tindakan terhadap pagar laut tersebut.
“Ini bukan hanya soal pagar, ini soal ketidakmampuan KKP menjalankan tugasnya. Apakah mereka kekurangan sumber daya, atau memang ada pembiaran? Publik perlu tahu jawabannya,” kata Noor Azhari.
Ia juga meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Wahyu Trenggono dan jajaran KKP. Menurutnya, jika situasi seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak kerusakan ekosistem laut yang tidak terpantau.
“Pak Prabowi harus turun tangan. Jangan sampai KKP terus bekerja setengah hati. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keberlanjutan sumber daya laut kita,” pungkasnya.
