MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Sejumlah senator DPR RI menyoroti kasus pemadaman listrik yang melanda Jakarta dan sebagaian pulau jawa lainnya, para wakil rakyat ini mengevaluasi dan mengkritik tajam akan kinerja PT. PLN (Persero) yang merupakan perusahaan milik pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik secara massal yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) itu tak bisa dianggap masalah kecil. Ia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti halnya Direksi PT. PLN bisa diminta untuk yang bertanggung jawab atas pemadaman yang telah menimbulkan kerugian besar di masyarakat.
“Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil, karena itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya Direksi PLN nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabannya,” kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Fadli, pemadaman listrik secara massal ini tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, pemadaman listrik tersebut menjadi perhatian dunia dan merusak citra dan kredibilitas pemerintah. “Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup? Masak urus listrik aja nggak becus,” tukasnya.
Sedangakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan PT. PLN (Persero) agar sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga kebencanaan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menganalisa kerusakan pembangkit.Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal itu berkaitan dengan bencana alam atau tidak.
“Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur kata yang memang tidak bisa direncanakan, tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi,” ucap Fahri.
“Setelah itu bisa dijelaskan, barulah mendesain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Sebab kalau black out terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam menilai ketahanan listrik di Indonesia sangat lemah. Hal ini terbukti dengan pemadaman listrik terjadi dalam waktu berjam-jam lamanya, Kasus tersebut harus menjadi evaluasi bagi PT. PLN (Persero) selaku pihak utama yang mensuplai listrik, juga sinergi dengan kementerian teknis lainnya.
“Padahal listrik menjadi sumber utama yang vital karena terkait dengan pergerakan manusia dan aktivitas dasar lainnya. Ini membuktikan di republik ini belum terjadi sinergi yang baik antar kementerian teknis dan perusahaan plat merah PT. PLN di dalam mengelola kelistrikan,” kata Ihwan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar PLN tidak serta merta berdalih terkait kerusakan pembangkit di Cirebon dan kerusakan Sutet di wilayah Jawa Barat sebagai alasan utama yang menyebabkan pemadaman secara serentak tersebut.
“Ada yang salah dengan PT PLN ini, dana sudah dikucurkan dari pemerintah, tarif listrik monopoli hak PLN, kenaikan sudah dilakukan, namun pelayanan tidak berubah malah semakin merugikan konsumen,” kritik Ihwan.
Klaim elektrifikasi 95 persen di seluruh Indonesia, lanjut Ihwan menjadi tidak ada artinya jika di daerah vital seperti ibu kota dan kota besar lainnya terjadi pemadaman listrik berjam-jam. Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi VII DPR RI dalam rapat-rapat kerja mendatang. (MH007)
