MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) memprotes keras penghargaan pada diskotek Colosseum dan pemberian izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
FPI mengusulkan Anies Baswedan agar cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Utamanya, dalam meningkatkan perekonomian yang halal dan meningkatkan kualitas manusia.
FPI menilai DWP adalah acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat. Acara tersebut berpotensi merusak generasi muda karena hanya sekadar pesta pora dan tidak ada manfaatnya.
Anak-anak muda yang ikut serta dalam Djakarta Warehouse Project, menurut FPI, juga bakal mengenakan pakaian dengan aurat terbuka.
“Berpotensi pula mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dalam acara tersebut.” kata KH. Ahmad Shobri Lubis dalam pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12/2019).
Sementara kebijakan memberikan penghargaan pada diskotek, lanjut Kiyai Shobri, sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
“FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas,” ujarnya.
FPI mengingatkan Anies bahwa pada 2017 ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di ibu kota. Perubahan itu dari yang hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, kehidupan glamor menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi semua agama.
FPI mendesak Anies untuk mencabut berbagai izin tempat hiburan yang telah nyata-nyata dijadikan ajang atau memfasilitasi berbagai kemunkaran dan kemaksiatan.
“Dan menghentikan pemberian penghargaan kepada tempat-tempat hiburan yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam pencapaian indeks manusia yang beriman dan bertakwa,” tegasnya.
Menurut FPI, lebih baik Anies fokus mengembangkan wisata halal, religi, budaya, sejarah yang juga potensial di Jakarta.
FPI mengingatkan Anies bahwa umat Islam DKI Jakarta masih menaruh kepercayaan guna menciptakan ibu kota yang mengedepankan religiusitas. Sesuai dengan sejarah Jakarta di zaman Fatahillah dan Pitung yang melawan kemaksiatan. Karenanya, FPI menyarankan Anies agar berkonsultasi kepada ulama.
Pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani Sekretaris Umum FPI Munarman. []
