MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Aliansi ormas Islam, tergabung dalam Gerak Kemanusiaan berencana melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI untuk membahas dua tragedi kemanusiaan. Pertama kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Ustadz Ahmad Sobri Lubis mewakili presidium Gerak Kemanusiaan.
“Jumat besok ba’da zuhur, kita akan datang ke DPR. Kita minta DPR turun menangani persoalan ini,” katanya dalam konferensi pers Gerak Kemanusiaan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu Malam (10/7/2019).
Menurut Sobri, tujuan audiensi perwakilan sejumlah ormas islam adalah mempertanyakan sikap dari pimpinan DPR terkait dengan dua kasus tersebut.
“Kita ingin pertanyakan DPR melihat mati orang ratusan apa kerjanya,” ujar Sobri.
Sebelumnya, Sobri mengungkapkan keperihatinannya atas tragedi kematian ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019 yang belum tuntas. Ia meminta negara mengungkap kasus tersebut secara transparan agar masyarakat mendapat kejelasan.
“Kita meminta kejelasan yang logis, ilmiah, dan jujur untuk mengungkap kematian 700 KPPS,” lontarnya.
Selain itu, Sobri juga mempertanyakan perkembangan kasus kematian dalam tragedi tanggal 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Ia mendorong pemerintah menyelesaikannya kasus kekerasan terhadap masyarakat tidak bersalah saat tragedi 21-22 Mei dan korban tragedi itu di dalam penjara yang mendapat penganiayaan.
“Belum lagi kekerasan brutal dan kematian 21 dan 22. Ada penyiksaan di dalam penjara, ada yang disetrum kepalanya, digetok pakai besi dan lain-lain,” ucapnya.
Sobri menegaskan DPR sebagai lembaga legislatif harus turun tangan menyelidiki dua kasus tersebut. Ia berharap agar tidak ada kekecewaan masyarakat akibat sikap abai lembaga pemerintah terhadap dua tragedi kemanusiaan itu.
“DPR harus turun tangan supaya bangsa Indonesia ke depan tidak menjadi negeri bar-bar,” tandasnya.
