MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) yang baru, Masri Ikoni menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah setuju penggunaan isu sara dan agama ke ranah Politik.
“Saya pastikan saya tidak akan pernah setuju penggunaan isu sara ini dengan membawa bawa agama ke ranah politik. Namun jika syariah itu masuk pada personifikasi personal saya setuju tapi tidak untuk wilayah politik”, Tegas Masri dalam acara diskusi 100 Hari kepemimpinan Anies-Sandi yang bertemakan “Benarkah ada Jakarta Bersyariah dan Bagaimana Realisasinya.?” Jakarta, Rabu, (07/02/2018).
Menurut Masri, penerapan syariah itu memang ada dalam penerapan hukum positif Indonesia, seperti penerapan dalam pengadilan agama. Dalam konteks negara kota yang di contohkan Nabi Muhammad dalam piagam Madinah bahwa kebhinekaan, kemajemukan, hak yang sama antara semua komunitas.
Namun menurutnya, Dalam konteks ke Indonesian menjadi masalah besar ketika penerapannya di tarik ke wilayah politik.
“Teriak teriak paling kenceng tentang syariah tapi di bawa bawa ke ranah politik apalagi menggunakan isu sara sebagai senjata”. Ujarnya.
Masri menilai, bahwa dalam Pilkada DKI lalu Anies Sandi merupakan yang paling di untungkan dengan adanya isu sara,
“Isu Jakarta bersyariah sebuah fakta dalam masyarakat, itu terang terjadi jadi stop politisasi Masjid untuk kepentingan politik” Himbau pria asal Menado ini.
Ditempat yang sama, KH. Taufiq Damas, Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta memastikan bahwa tidak akan pernah ada penerapan syariah dalam bentuk hukum positif ataupun perda.
“Kalaulah tema hari ini yang kita bicarakan adalah Jakarta Bersyariah maka bisa saya pastikan bahwa tidak akan ada penerapan syariah dalam bentuk hukum positif ataupun peraturan daerah (Perda) di Jakarta”. Tegasnya.
Pria yang mendukung Pasangan Ahok-Djarot saat Pilkada DKI lalu ini mengatakan bahwa Isu Sara hanya dijadikan sebagai alat Kampanye dan Pilkada DKI 2017 lalu merupakan penggunaan Isu Sara yang paling Brutal.
“Isu Sara (suku, agama, ras dan antar golongan) hanya di jadikan sebagai alat kampanye, contoh kasus di Jakarta. Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu adalah contoh penggunaan isu sara dalam pilkada yang paling buruk dan paling brutal selama proses demokrasi ini paska reformasi”, Ujar alumnus Al Azhar Kairo ini.
Menurutnya, isu sara merupakan alat mobilisasi politik paling epektif, masjid dan musola di Jakarta di gunakan sebagai mimbar politik untuk menyebarkan isu sara.
“Ini tak boleh di biarkan terus menerus terjadi dalam sebuah moment domokrasi seperti Pilkada, agama di jadikan alat politik untuk mendelegitimasi lawan, ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita”, tegas Taufiq.
“Warga Jakarta harus belajar dari Pilkada Lalu, agar semakin dewasa dalam berpolitik. Saya tidak pernah marah ketika di caci maki, di hujat saat mendukung Ahok karena saya tahu bahwa warga telah di manfaatkan oleh segelintir elit politik yang menggunakan isu sarah sebagai alat”, tutup aktifis RelaNU ini”. (MH007)
