MEDIAHARAPAN.COM, Bengkulu – Berkenaan dengan akan hadirnya Presiden Jokowi ke bumi Raflesia pada 5 februari besok, Bertepatan dengan tanggal dimana hari lahirnya HMI, membuat HMI bersikap kontra terhadap agenda tersebut, Jelas Yudha ketua umum HMI Cabang Bengkulu, Selasa (4/2/2020) malam.
Ketua HMI Cabang Bengkulu mengatakan Dihari kelahiran HMI membuat para kader HMI mereflesikan kembali kontribusi himpunan mahasiswa terhadap kemajuan umat dan bangsa.
Peryataan sikap HMI Bengkulu menilai Presiden Jokowi yg saat ini menjabat telah gagal untuk mengakomodir demokrasi dalam negara. Sejak 2016 sampai 2019 memang angka demokrasi naik sedikit, tapi dibandingkan tahun 2015 angka- angka itu sangat rendah. Berarti pertama Presiden gagal dalam memproduksi demokrasi di Indonesia.
Kedua, kedatangan Presiden Jokowi bukan kali pertama dibengkulu, sudah berapa banyak usulan yang masuk kepada nya, mulai dari soal murahnya harga komoditi pertanian, karena masyarakat bengkulu dominan bertani, penanganan korupsi, sampai soal pendidikan dan kesehatan yang belum sama sekali terakomodir diprovinsi Bengkulu. Maka Presiden Jokowi telah gagal untuk memperhatikan Provinsi Bengkulu.
Ketiga, soal prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu. Kita tahu bahwa akan dibuatnya jalan tol bengkulu-sumsel, kita lebih kepada akan banyak permasalahan baru yang akan muncul akibat dari itu, karena ada soal primer yg lebih penting di Provinsi Bengkulu yg harus segera diperhatikan, sama dengan halnya pemindahan ibukota negara yg dianggap belumlah perlu untuk dilakukan.
“Kami pikir Presiden Jokowi tidak perlu dalam waktu ini untuk datang kebumi Bengkulu. Lebih baik anggaran politik itu didistribusikan saja untuk kepentingan masyarakat.” Tegas Yudha ketum HMI cabang Bengkulu(**)
