Oleh: Muslim Arbi
(Gerrakkan Aliansi Laskar Anti Korupsi)
Gerakkkan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) memandang bahwa Presiden Joko Widodo telah merusak Hukum dan Keadilan dengan mengistimewakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sejumlah kasus.
1. Membiarkan KPK tidak mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok yang sudah di tangani nya. Seperti Kasus Sumber Waras dan Reklamasi. Selain dua kasus di atas, juga kasus2 lain yang terbengkalai di KPK seperti: Taman BMW, Tanah Cengkareng, Dana Teman Ahok, Dana CSR yang di kelola Ahok Center.
2. Membiarkan Kepolisian tidak Usut Tuntas dana UPS, padahal pemeriksaan Saksi2 sdh mengarah pada peran Mantan Bupati Belitung itu dengan jelas.
3. Membiarkan Kejaksaan Tidak Optimal dalam lakukan Penuntutan dalam kasus Penghinaan Al Maidah 51. Padahal Dakwaan JPU lebih tinggi ancaman Hukuman di banding Tuntatan atas kesalahan nya. Bahkan Kejaksaan dan Jaksa Agung terlihat cenderung jadi Advokat Ahok.
4. Membiarkan berlama lamanya Narapidana Ahok atas Kasus Penistaan Agama yang sudah berkuatan Hukum tetap di Tahanan Mako Brimob? Dan tidak segera di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP), sesuai Amanat UU.
5. Pembiaran itu di lakukan bukan dengan tanpa sengaja, tapi terlihat seperti di sengaja, karena Pimpinan KPK, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Mentri Hukum dan HAM adalah aparat penegak Hukum yang lebih pada ke inginan Istana (All Presiden Man) dari pada penegakkan Hukum secara Adil dan Benar.
6. Untuk menghentikan opini Publik Negatif atas pembiaran dan memberikan keistimewaan terhadap Status Kasus Hukum Ahok lain nya dan stausnya Tahanan nya di Mako Brimob, maka Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan segera memerintahkan KPK, Kepolisiaan, agar mengusut tuntas kasus2 Dugaan Korupsi lain nya dan memerintahkan Mentri Hukum dan HAM dan pimpinan Polri (Mako Brimob) segera pindahkan Ahok ke Lembaga Pemasyarakatan (lapas).
Dorongan dan desakan ini perlu di lakukan untuk menjaga wibawa dan martabat Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang berlaku Adil dan Bijaksana. Dan ini akan menciptakan kesan publik bahwa Joko Widodo memang tidak istimewakan mantan wakil nya saat sebagai Gubernur DKI itu. Serta menjaga Wibawa Hukum dan Tidak merusak Hukum dan Pemerintahan nya.
Jakarta, 13 Juni 2017.
