Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mendakwa Gubernur DKI Non Aktif Basuki Tjahya Purnama (Ahok) melakukan penodaan agama karena menyebut dan mengaitkan surat Almaidah 51 dengan Pilkada DKI, pasalnya interpretasi terhadap surat Almaidah 51 menurut JPU hanya domain umat Islam.
Dakwaan dibacakan jaksa dalam sidang Perdana Kasus Penistaan Agama di bekas Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN. Jakpus) Selasa (13/12/2016)
Ahok didakwa dengan dakwaan primair dengan pasal 156 a huruf a KUHP. Sedangkan untuk dakwaan subsidair, Ahok didakwa dengan pasal 156 KUHP.
“Surat Al Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Alquran sebagai kitab suci agama Islam berdasarkan terjemahan departemen atau Kementerian Agama artinya adalah ‘wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim’ dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam baik dalam pemahaman maupun dalam penerapannya,” ujar Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono.
“Bahwa meskipun kunjungan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta akan tetapi oleh karena terdakwa terdaftar sebagai salah satu cagub. Maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al Maidah ayat 51,” jelas Jaksa.
Ahok telah dianggap menodai agama karena menyebut Surat Al Maidah saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
menurut jaksa, Ahok sengaja menyebut Surat Al Maidah 51 untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Meski dalam kunjungan kerja, Ahok saat itu menurut jaksa sudah terdaftar sebagai cagub DKI.
Dari pantauan wartawan mediaharapan.com melalui mobil TV One karena tidak diperbolehkan masuk ruang sidang nampak jaksa membacakan kembali kalimat ucapan Ahok saat dipulau Pramuka kepulauan Seribu.
“Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah surat Al Maidah 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi atau membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukan atau menempatkan surat al Maidah 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah,” ucap Jaksa. (Han)
