Mediaharapan.com, Jakarta – Aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) memandang kegaduhan demi kegaduhan di era rezim Jokowi semakin lengkap.
Terbaru yang lagi jadi topik perbincangan hangat adalah soal penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.
Disisi lain, Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa menyebut mulai awal tahun 2017 sudah banyak kebijakan pemerintah Jokowi dirasa pahit oleh publik Indonesia.
“Kita masih teringat di awal tahun melonjaknya harga cabai merah, naiknya tarif dasar listrik yang sampai sekarang masih tinggi dan terakhir jadi kegaduhan masuk diruang publik adalah produk kebijakan publik yaitu Perppu ormas yang sudah ditetapkan sebagai UU,” sebut Willy, hari ini.
Menurut Willy, publik Indonesia telah diberi kado pahit saat awal tahun hingga perjalanan saat ini kerap muncul kegaduhan dan permasalahan yang sudah meresahkan rakyat mulai dari polemik freeport, terungkapnya kasus-kasus korupsi, bahkan yang jadi heboh adalah Aksi Bela Islam.
“Sekarang Papua jadi memanas tensinya dan sebentar lagi ada reuni Aksi Bela Islam. Dari para peserta itu mayoritas tak ingin Jokowi memimpin lagi di Indonesia,” tuturnya.
“Buni Yani yang dianggap mereka sebagai pahlawan kini jadi tumbal masuk bui. Gaduh Ahok dengan muncul aksi berjilid bakal terjadi lagi,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, masalah pembangunan pabrik semen di Kendeng yang hingga kini belum terselesaikan. Malah jatuh korban dan membuat Ibu Fatmi meninggal dunia saat melakukan perjuangan penolakan perusahaan ekstraktif yang menyengsarakan rakyat. Banyak sekali perusahaan ekstraktif yang merusak alam Indonesia namun sampai sekarang pemerintah belum menyatakan sikap secara tegas. Kalkulasi masalah itu menjadi diperparah dengan kondisi aparat yang selalu serampangan terhadap gerakan-gerakan yang mengkritik pemerintah.
“Ormas-ormas dan gerakan sekarang menyebut rezim sekarang adalah rezim anti kritik ! Ada yang dituduh makar, ditangkap dan menjadi sesuatu yang biasa saja dalam rezim pemerintah sekarang. Kondisi Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja !,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa rakyat kini sudah gelisah, rakyat butuh penyegaran dengan solusi-solusi konkrit bukan lagi spekulasi yang membuat rakyat terbawa arus keburukan para elit di negeri ini.
“Rakyat tak butuh aspal, reklamasi, meikarta, tapi kesejahteraan. Jangan tutupi lagi warisan kasus lama dari e-KTP, BLBI, Century, Novel Baswedan, Freeport, penangkapan-penangkapan ulama, dll. Rakyat bisa murka dan goncangan dahsyat tsunami politik jelang Pilpres 2019 bakal terjadi. Dampaknya Jokowi menyusul Ahok ikut tumbang dilaga Pilpres nanti,” bebernya.
“Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan partai politik. Tunggu saja tanggal mainnya, tsunami politik akan terjadi,” pungkasnya.
