Oleh: Muslim Arbi
Industri dan Perdagangan Watch ( INDAG WATCH)
Sejumlah pengusaha mengeluhkan pemotongan kuota impor TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) yang di lakukan oleh Kemenperin dan Kemendag. Pemotongan kuota Impor TPT itu menyulitkan sekaligus mengganggu proses produksi sejumlah perusahaan yg tujuan ekspor yg gunakan bahan baku impor.
Sebagai pengamat dan koordinator Indag Watch, menilai langkah yg di lakukan oleh Kementrian Perindustrian dan Kementrian perdagangan itu salah kaprah. Dua kementrian itu terlihat tidak profesional dalam menangani tugas nya masing2. Semestinya Kemenperin maupun Kemendag tidak boleh lakukan tindakan pemotongan kuota Impor bagi perusahaan2 Produksi. Padahal Perusahaan Ekspor TPT itu jika lancar akan sangat membantu tingkat kan devisa bagi negara.
Melalui tulisan singkat ini, perlu di ingatkan kepada Kemenperin maupun Kemendag harus berhati hati dalam melayani perusahaan2 ekpsor TPT. Jka tidak kedua kementrian itu dianggap kinerja nya di anggap tidak membantu meningkat pertumbuhan ekspor dan merusak iklim usaha. Sejak sekarang Mentri Perindustrian dan Perdagangan segara perintahkan staf nya atau jajaran di bawah nya agar berhenti potong kuota Impor TPT.
Apalagi hari ini ada agenda hearing Mentri Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI. Penulis minta agar terkait pemotongan kota Impor TPT ini disampaikan ke Mentri Perdagangan agar meninjau kebijakan tersebut. Para Pengusaha juga pertanyakan dasar pemotongan kuota impo TPT itu instrumen nya apa? Jika tidak ada instrumen aturan nya, pemotongan itu illegal.
Terlihat Mentri Perdagangan dan Perindustrian salah memahami policy Presiden Joko Widodo yang berupaya kurangi volume impor. Upaya menguarangi impor tidak sama dengan menganggu proses produksi perusahaan2 yang bertujuan ekspor. Kebijakan pemotongan kuota impor ini bikin runyam dunia usaha.
Jakarta, 19 Juni 2017
