Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kamis (16/9/2017), menggelar aksi kamisan di depan kampus UKW (Universitas Kristen Arthawacana) Kupang, NTT, KITRA mendesak Pemerintah menaikkan gaji TNI Polri 50 Juta per bulan. Aksi digelar dengan membawa pamflet, dan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat dan menyampaikan pernyataan sikap ke Pemerintah pusat melalui Polda NTT.
Kordinator aksi, Alfredi Manupadak dalam orasinya dilokasi aksi, mengatakan aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dan solidaritas masyarakat agar TNI-POLRI yang merupakan alat negara diperhatikan kesejahteraan mereka.
“Tugas TNI POLRI maha suci, menjaga setiap jiwa warga Indonesia, keamanan, ketertiban, pertahanan, kedaulatan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia, perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, kesejahteraan mereka sejalan dengan tugas mulia yang mereka emban” tegas Alfredi.
TNI-POLRI terdepan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara atau wilayah dengan mempertaruhkan nyawa dan mengesampingkan nasib anak istri dan keluarganya, sehingga negara perlu memberi penghargaan kepada mereka yang patut dengan gaji yang layak, jelasnya.
Yusuf Koe Hoea, salah seorang Pembina KITRA NTT yang diminta tanggapannya terkait aksi KITRA mengatakan aspirasi KITRA cukup logis dan realistis, kita mendukung seruan KITRA. Aspirasi KITRA sangat positif, kesejahteraan TNI Polri memang perlu diimbangi dengan tugas TNI Polri yang berat dilapangan, selain itu Koe Huan menyatakan kenaikan gaji TNI Polri agar diimbangi dengan kerja-kerja profesional yang tinggi dalam pelayanan masyarakat oleh Polri dan penjagaan kedaulatan negara oleh TNI, jelasnya.
Koe Huan menjelaskan, keberadaan NKRI untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap warga Negara, terjaminnya kesejahteraan setiap warga Negara merupakan prasyarat utama keberhasilan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Tugas-tugas Konstitusional yang diemban anggota TNI POLRI memiliki peran strategis dalam menghantarkan Indonesia sebagai Bangsa yang terhormat dan Negara yang berdaulat, tegasnya.
Lebih lanjut Alfredi mengatakan, kesejahteraan plus kepada TNI Polri perlu diperhatikan, KITRA konsen dengan perjuangan ini, minimnya gaji yang diterima Anggota TNI POLRI secara struktural menjadi sumber pemiskinan ekonomi dan secara kultural telah menghancurkan sendi-sendi sebagai bangsa yang beradab, jelasnya.
Menurutnya, segala fakta yang terjadi pada prajurit TNI-POLRI dan adanya prilaku dan tindakan menyimpang seperti pemerasan, kekerasan, terlibat perdagangan ilegal, narkotika, perampokan dan lainnya yang dilakukan merupakan dampak langsung dari pendapatan yang rendah, gaji yang kecil, tidak sebanding dengan tugasnya.
Lanjut Alfredi, wacana kenaikkan gajibTNI Polri ini sudah lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Dalam kajian KITRA, rasa prihatin ini sesuai kondisi yang dilihat dari pendapatan atau gaji pokok tertinggi anggota TNI/Polri (Jendral/Laksamana/Marsekal dengan masa kerja 32 tahun) itu Rp 5,025 juta untuk biaya hidup satu bulan harus cukup.
Dari rincian ini diuraikan antara lain gaji pokok merupakan hak atas pekerja, tunjangan jabatan itu hak atas tanggung jawab jabatan yang diemban, tunjangan kesejahteraan itu merupakan tanggung jawab negara terhadap aparat negara, dan tabungan dari pemerintah pun sama merupakan tanggung jawab negara, jelasnya.
“Sedangkan tunjangan makan dan lauk pauk merupakan perhitungan riil bahwa setiap anggota TNI Polri pasti perlu makan dan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memberi makan keluarganya. Istri dan 2 orang anaknya yang merupakan anak negara,” paparnya.
Alfredi menyatakan rendahnya gaji Polri mengindikasikan buruknya sikap, perilaku, dan kinerja yang terlihat dari semakin tingginya anggota Polri yg dipecat. Tahun 2009, ada 429 polisi dipecat, tahun 2010 sebanyak 294 anggota polisi yang dipecat, tahun 2011 sebanyak 474 anggota polisi yang dipecat dan tahun 2012 ada 12.987 polisi yang melanggar tata tertib Polri, olehnya cukup rasional kalau diperjuangkan kenaikan gaji TNI Polri, semua itu punya korelasi, urainya.
M. Riyada, Koordinator KITRA Nasional mengatakan, untuk menuju Indonesia berdaulat dengan sistem yang adil dan sejahtera,, dibutuhkan penanganan dan tawaran politik terhadap pemimpin Bangsa Indonesia sebagai bukti nyata, mereka berpihak atau concern untuk kebijakan yang mensejahterahkan dengan menaikkan Gaji TNI POLRI yang manusiawi yang sangat penting diberlakukan di Indonesia.
Sejalan dengan kegiatan KITRA ini, mantan punggawa Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI) Sulawesi Selatan Akhmad Bumi menjelaskan sejalan dengan komitmen KITRA, Bumi membandingkan gaji dan tunjangan TNI POLRI dengan standar gaji diberbagai Negara yang disimpulkan sangat jauh sehingga berbanding lurus dengan performace TNI dan Polisi di Negara-negara tersebut.
Mantan Calon Komisioner KPK tahun 2015 ini menegaskan, ada jarak yang cukup jauh gaji TNI-POLRI dibandingkan dengan Negara lainnya dan ini sangat berpengaruh dalam membentuk prilaku saudara-saudara kita yang bekerja sebagai TNI POLRI, tugas mereka mulia tapi berat, jadi perlu diperhatikan kesejahteraan mereka dengan baik, pungkas Bumi. (tim/red).
CP :
Yusuf Koe Hoea
081339082000
