MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Setelah tahun 2017 harga listrik dan beberapa kebutuhan bahan pokok naik, serta terjadi gelombang PHK yang menimpa kaum buruh; pada awal tahun 2018 ini kehidupan masyarakat semakin sulit akibat naiknya harga beras sebagai konsumsi utama rakyat Indonesia.
“Kenaikan harga beras ini merupakan kado pahit dari Pemerintahan Jokokwi – JK di awal tahun 2018 untuk buruh dan rakyat kecil,” demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Menurut Said Iqbal, kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan signifikan adalah tarif listik (yang dampaknya masih terasa hingga sekarang), naiknya biaya kontrakan/kost, dan kini diperparah dengan naiknya harga beras.
“Dari ketiga kenaikan harga kebutuhan tersebut, mengakibatkan daya beli buruh turun berkisar antara 20 sampai 25 persen,” katanya.
Padahal kenaikan upah di tahun 2018 hanya sebesar 8,71 persen. Dengan demikian buruh dalam kehidupan sehari-seharinya pada tahun 2018 akan nombok (berhutang) berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per bulan. “Dengan berhutang karena upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, itu artinya daya beli buruh makin anjlok,” ujarnya.
Lebih lanjut pria yang juga Presiden FSPMI ini menegaskan, “KSPI dan buruh Indonesia mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan cara menurunkan harga beras menjadi lebih murah. Buruh juga dengan tegas menolak impor beras.”
Menurut Said Iqbal, alasan buruh menolak impor beras yang akan dilakukan Pemerintah sebesar 500 ribu ton, karena hal ini akan memukul daya beli petani. Apalagi, diperkirakan bulan Februari akan ada panen besar. Dengan adanya impor beras, maka harga jual beras dari petani akan terpukul. Harga beras petani jatuh. Sehingga pendapatan petani semakin turun, yang membuat daya beli petani anjlok.
Buruh dan petani adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terpukul daya belinya dengan kenaikan harga beras dan listrik dan kenaikan harga sewa kontrakan. Oleh karena itu, sekali lagi, KSPI mendesak Presiden Joko Widodo agar jangan terlena dengan adagium tahun 2018 adalah tahun politik sehingga melupakan kesejahteraan buruh, petani, dan rakyat kecil.
Untuk merespon hal tersebut, kata Said Iqbal, KSPI dan FSPMI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran di 50 kota besar yang melibatkan puuhan ribu buruh bilamana sampai dengan akhir Januari 2018 Pemerintah tidak bisa menurunkan harga beras.
Aksi yang akan digalang KSPI dan FSPMI tersebut direncanakan akan digelar serentak pada tanggal 6 Februari dengan tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu: Turunkan Harga Beras – Stop Impor Beras, Naikkan Daya Beli – Tolak Upah Murah, Jangan Pilih Pimpinan Daerah yang Busuk. (MH007)
