MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Meski aksesibilitas pendidikan di Indonesia telah mengalami perbaikan, namun kualitas pendidikan Indonesia masih rendah.
salah satu indikator adalah skor PISA (Programme For International Student Assessment) Indonesia yang menduduki peringkat 62 dari sekitar 70 negara dibawah posisi negara-negara lain di kawasan.
“Beragam kebijakan telah dilakukan guna pemenuhan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Dari aspek akses, yang ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah. Namun, dari aspek kualitas masih terdapat tantangan yang perlu terus diupayakan perbaikannya. Salah satu indikator adalah skor PISA dimana pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 62 dari sekitar 70 negara dibawah posisi negara-negara lain di kawasan. Untuk penilaian tahun 2018, yang akan diumumkan 3 Desember 2019, saya berharap skor PISA Indonesia mengalami perbaikan,” kata Anggota Komisi X DPR RI FPKS Toriq Hidayat, saat menerima Kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tritayasa (DPM FKIP Untirta), Rabu (21/08/2019) seperti diungkap dalam keterangan resminya.
Selain masalah akses dan kualitas pendidikan yang belum mereka dapatkan, kata Toriq, masih ada beberapa isu lain yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 58 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan setara SMP ke bawah, yang berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia, masih terdapat risiko skill mismatch antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja, serta rendahnya produktivitas dan tingkat keterampilan tenaga kerja.
“Kondisi rill menunjukan banyak lulusan pendidikan kejuruan yang tidak memperoleh kerja, bahkan mereka yang kerap bekerjapun menghadapi masalah keterampilan. Ini karena ada skill mismatch antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja. Hampir semua lulusan pendidikan Vokasi di Indonesia mengalami hal itu,” kata Toriq.
Untuk itu, kata Toriq, perlu ada kerjasama perguruan tinggi dengan industri dan Pemerintah dalam rangka penguatan pendidikan vokasi melalui kebijakan link and match dengan industri. Kebijakan link and match anatra pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri juga harus didukung dengan revitalisasi SMK.
“Kami berharap pemerintah yang baru nanti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dibidang pendidikan dasar, menengah, vokasi dan perguruan tinggi agar kualitas pendidikan kita bisa meningkat,” kata Toriq. (bilal)
