Oleh: Muslim Arbi
Publik di suguhi drama Perpolitikan Nasional yang boleh di katakan ngawur dan konyol. Bagaimana tidak seorang Menko, yang tugas nya ngurusi kemaratiman, tapi bertindak sebagai mediator dalam kasus Penghinaan Rais Am PBNU dan Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, setelah di hina, dan di permalukan oleh Terdakwa Penistaan Agama dan Kuasa Hukum nya di Pengadilan.
Umat Islam, dari semua kalangan sangat marah terutama, kalangan Nahdiyin. Lalu, malam2 Luhut datang bersama Pangdam Jaya dan Kapoda Metro Jaya, menyambangi kediaman Kiai Ma’ruf Amin di Kawasan Tanjung Priok.
Publik lalu bertanya, apakah Luhut datang dalam kapasitas apa, ke rumah Kiyai Ma’ruf. Dugaan kuat Luhut di suruh Jokowi, makanya berani ngajak Pangdam dan Kapoda. Dari berita tersiar Luhut bawa misi permohonan Maaf untuk Ahok.
Lalu, publik bertanya, ada apa hubungan antara Luhut, Jokowi dan Ahok? Luhut selalu tampil bela Ahok seperti seorang Advokat yang sangat gigih bela kliennya?
Padahal Luhut seorang Mentri Koordinator yang disertai tugas urusi Maratim dan Sumber Daya.
Bisa di tebak, Luhut, Jokowi dan Ahok punya Agenda Tertentu dan punya hubungan khusus, dan misi tertentu, sehingga dalam kasus Ahok, Luhut dan Jokowi menabrak pengelolaan jalan nya pemerintahan sebagai di atur dalam UU dan Peraturan yang ada.
Di saat Ahok, tersangkut Kasus Sumber Waras dan sudah di nyata kan terdapat Kerugian Negara dan mengandung unsur Korupsi oleh BPK, dan kasus tersebut di usut KPK, Luhut setelah ketemu Ahok di sebuah restoran waktu itu, lalu bela Ahok tidak bersalah.
Luhut juga di temui oleh Komisioner KPK, begitu juga, Presiden Jokowi setelah ketemu dgn Agus Raharjo di Korea, padahal KPK sedang usut Kasus Sumber Waras, lalu Kasus Sumber Waras meski sudah terang benderang pelaku nya, tapi KPK sampai detik ini belum juga tetap kan tersangka nya.
Dalam hal Reklamasi Teluk Jakarta, Menko Maratim dan Sumber Daya waktu itu, Dr Rizal Ramli yang mendapat dukungan publik karena gebarakan2 nya di Kabinet, begitu juga karena Proyek ini mendapat kritik an dan protes dari Nelayan dan Para Aktifis yang kritis, sehingga Menko Maratim menghentikan nya dan menganggap Ahok sebagai Gubernur DKI waktu dalam posisi yang salah dalam keputusan nya. Toh, sebagai Presiden, Jokowi tetap bela Ahok.
Lalu, Presiden Jokowi pun memecat Rizal Ramli dan mengangkat Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Menko Maratim dan Sumber Daya. Terlihat Jokowi, sangat membela Ahok dalam kasus Reklamasi itu dan Rizal Ramli pun terpenal dari Kabinet. Di sini, publik anggap Luhut, Jokowi dan Ahok, saling dukung dan melindungi.
Kasus permohonan Maaf ke Kiyai Ma’ruf Amin, oleh Luhut bersama Pangdam Jaya dan Kapoda Metro Jaya, beberapa hari lalu semakin memperkuat, dugaan Publik antara Luhut, Jokowi dan Ahok saling kuda-kudaan.
Kalau Ahok bermasalah, Maka Luhut dan Jokowi pasti tampil sebagai blumbir, meski resiko nya terjadi kegoncangan Hukum dan Politik dan Situasi secara Nasional.
Terlihat dengan jelas, siapa memperkuda siapa dalam Kasus Ahok, ini apakah Luhut memperkuda Jokowi dan Ahok, atau Jokowi perkuda Luhut dan Ahok, atau Ahok perkuda Jokowi dan Luhut, tergantung dari mana melihat nya.
Saling memperkuda dalam pengelolaan system bernegara dan pemerintahan seperti sekarang ini semakin perkuat presepsi publik bahwa ini Rezim paling Ngawur dan Ugal2an sepanjang sejarah Republik ini.
Depok, 04-03-2017
Muslim Arby
Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, (GALAK)
