MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengunjungi Kabupaten Solok Sumatera Barat dalam rangka kunjungan kerja kabupaten / kota layak anak se Sumatera Barat (Sumbar) dan penandatanganan MoU pengembangan model industri rumahan (IR) serta pengukuhan satgas PPA (perlindungan perempuan dan anak) se-Kabupaten Solok, Rabu (19/4).
Menteri PPPA itu menyampaikan kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang sudah me-lounching kabupaten layak anak diharapkan bisa mejadi model untuk jadi percontohan di pulau Sumatera dalam rangka persiapan dan inisiasi menuju kabupaten / kota layak anak.
Yohana mengatakan hingga saat ini sebanyak 313 kabupaten / kota se-Indonesia sudah diinisisi untuk menuju kabupaten / kota layak anak, dan ditambah hari ini sebanyak 13 lagi, jadi total 326 kab/kota. Target untuk 2019, dicapai semua kab/kota di seluruh Indonesia untuk menuju daerah layak anak.
”Hal ini dilakukan sebagai salah satu bukti nyata komitmen Indonesia untuk mewujudkan gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang” terangnya.
Dengan adanya komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh seluruh Kota / Kabupaten se-Sumbar dalam mewujudkan Kab/Kota layak anak yang indikatornya ada 24 point, Yohana berharap kekerasan terhadap anak menurun dan hak – hak anak dapat terpenuhi.
Komitmen ini diharapkan dapat dilaksanakan demi kemajuan anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta terlindungi hak-haknya. Saya menyadari pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan pengintegrasian komitmen antara pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk membuat program yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
“Saya mengharapkan ada langkah konkret yang dilakukan sehingga kemajuan perempuan dan anak Indonesia dapat terlihat hasilnya di Kabupaten Solok agar segera terwujud menjadi Kabupaten Layak Anak,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.
Kedepan,diharapkan setiap Kab/Kota memiliki forum anak, yang fungsinya sebagai pelopor dan pelapor. Untuk selanjutnya, dijelaskan menteri Yohana mengaku akan tetap dan terus mendampingi Kabupaten / Kota yang sudah melakukan louching itu, agar dapat menyelesaikan 24 indikator tersebut.
“Hingga saat ini sudah 77 kab/kota di Indonesia yang sudah mendapat penghargaan pratama madya lindya untuk kemudian tahapannya predikat utama, setelah itu baru layak anak. Mudah – mudahan dengan telah diinisiasinya Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, kedepan Sumbar juga bisa mencapai prestasi itu” terangnya lagi.
Wanita asal papua itu sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Solok terkait telah dikukuhkannya satgas PPA (perlindungan perempuan dan anak) se-Kabupaten Solok. Ia berharap melalui satgas ini, mampu menjadi penopang percepatan Percepatan Pengembangan KLA sebagai perwujudan Kabupaten Solok menuju Kabupaten Layak Anak.
Dalam sambutannya Bupati Solok Gusmal SE, MM mengungkapkan terima kasih atas kedatangan menteri berserta rombongan di daerah penghasil beras dan markisa itu. Ia berharap dengan kedatangan menteri PPPA tersebut, akan membawa angin segar bagi kemajuan Kabupaten Solok terutama dalam hal pemberdayaan perempuan danperlindungan anak, serta dalam mewujudkan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten yang layak anak.
Diungkapkan Gusmal, masyarakat di Kabupaten Solok lebih besar persentase perempuan dibanding laki – laki. Begitupun dengan jumlah penduduk usia anak, sekitar 60 persennya penduduk daerah yang kaya akan pesona alam dan memiliki 5 danau itu, masih usia muda / kategori anak.
Dijelaskannya, banyak permasalahan yang tengah terjadi pada kalangan generasi muda sekarang yang hakekatnya dikhawatirkan merusak masa depan bangsa ini. Karena, dilihat dari fenomena sekarang ini, banyak anak – anak yang terjerat dan terperangkap penyakit masyarakat, seperti pengaruh penyalahgunaan narkoba dan zat – zat adiktif terlarang serta pergaulan yang tak wajar atau lebih dikenal dengan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender).
“Bahkan tidak dapat dipungkiri, bahwa generasi Kabupaten Solok sudah dijangkiti virus penyakit masyarakat itu. Untuk itu saya ingin sekali membentuk satuan tugas (Satgas) perlindungan anak di setiap nagari bahkan sampai ke jorong – jorongnya, yang fungsinya untuk mengawal dan mengawasi anak – anak di wilayahnya secara intensif setiap hari, guna menghindari generasi Kabupaten Solok dari gaya hidup terlarang itu” Kata Gusmal di hadapan menteri serta seluruh rombongan yang hadir saat itu.
Gusmal juga menerangkan Kabupaten Solok memiliki 20 ribu 546 keluarga miskin dan hampir 12 ribuan usaha kecil mikro menengah (UMKM) yang butuh binaan. Ia berharap melalui pengembangan model industri rumahan yang diprogramkan kementrian PPPA, bisa menjangkau UMKM yang ada di Kabupaten Solok.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang turut hadir dalam acara ini berharap, Kedepan Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang layak anak. Ia menghimbau seluruh element masyarakat, mulai dari keluarga, guru dan pengambil kebijakan pemerintahan serta aparat untuk saling bekerjasama dan ambil bagian dalam rangka mewujudkan daerah yang ramah anak, bebas dari penyakit masyarakat seperti narkotika dan LGBT.
Nasrul Abit juga meminya kaum Pria untuk tidak menyakiti dan kasar terhadap kaum wanita. “Hindarilah kekerasan dalam rumah tangga. Ingat, ibu kita juga seorang wanita. Ketika terlintas ingin berlaku kasar kepada istri, hendaklah pikirkan, bagaimana jika hal itu dialami oleh ibu kita. Jika ada hal yang tidak disukai lebih baik dibicarakan secara baik – baik tanpa kekerasan” ungkap nya. (Amel)
