MEDIAHARAPAN.COM, Solok – Dalam rangka menindaklanjuti komitmen nagari membangun di Kabupaten Solok yang telah di-lounching pada 23 Januari lalu, pemerintah daerah Kabupaten Solok melalui dinas pemberdayaan masyarakat nagari (DPMN) Kabupaten Solok akan menerapkan sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes). Sebagaimana berita yang dilansir MediaHarapan 25 April lalu, Bupati menargetkan tahun 2018 mendatang seluruh nagari di daerah penghasil beras ternama itu telah menerapkan Siskeudes.
Sebagai langkah awal penerapan sistem tersebut, Selasa 25 April lalu, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) bagi 6 (enam) Nagari Pilot Project dan Aparatur DPMN Kabupaten Solok yang dilaksanakan selama 2 hari.
Kemudian, kemarin Rabu (31/5), DPMN menggelar sosialisasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa ( Siskeundes ) di Kabupaten Solok yang dihadiri langsung oleh Bupati Solok H.Gusmal,SE,MM bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Barat, Kepala Bank Nagari cabang Solok, Kepala DPMN Kab.Solok Medison, S.Sos. M.Si, Kepala OPD beserta Camat, Walinagari dan perangkat Nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.
Bupati Solok H. Gusmal, SE. MM dalam sambutannya mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk nyata terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang lebih spesifik lagi. Saat ini patut dikhawatirkan dana yang ada di pemerintahan nagari belum mampu manjawab tujuan dari pemerintah yakni terwujudnya desa atau nagari yang maju dan mandiri. Kita berharap kondisi ini bisa diubah, kabupaten solok harus mampu menjadikan dana desa yang besar ini sebagai peluang pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian di nagari – nagari yang ada di Kabupaten Solok.
“Kita berharap penerapan 3 aplikasi yang di-lounching ini bisa berjalan sesuai harapan. Semoga kedepan tidak ada lagi tata kelola keuangan yang salah dan tidak tertib di nagari – nagari se Kabupaten Solok dengan di terapkannya Siskeundes. Selain itu, pembangunan nagari yang dibiayai dengan dana besar ini diharapkan benar – benar berdampak kepada peningkatan indeks desa / nagari membangun (IDM) yang merupakan indikator resmi nasional (Kemendes dan Kemendagri)” harap Gusmal..
Sementara itu, kepala DPMN Medison,S.Sos,MM selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen nagari membangun Kabupaten Solok dengan tujuan bagaimana perencanaan di nagari bisa tertib, aspiratif dan sinergis serta bagaimana aparatur di nagari bisa bekerja dengan professional dan berbasiskan teknologi informasi.
Diungkapkan Medison, ada 3 sistem berbasis IT disosialisasikan dan diluncurkan yaitu sistem keuangan desa (Siskeundes), sistem informasi indeks nagari membangun (Si–Inam) dan sistem informasi pengelolaan asset nagari (Si–Paset).
Dijelaskannya, sebagai pilot project, untuk tahap pertama ini diujicobakan pada 6 nagari. Namun, untuk saat ini yang telah bisa berjalan normal aplikasinya di tiga nagari yaitu nagari Batang Barus, Kotobaru dan Jawi – Jawi. Sementara tiga nagari lainnya Alahan Panjang, Selayo Tanang Bukit Sileh dan Sumani yang sudah diujicoba namun mungkin dikarenakan keterbatasan SDM dan jarak yang cukup jauh dengan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Solok hingga konsultasi ke klinik pemerintahan yang ada di komplek Kantor DPMN Arosuka belum maksimal hingga dalam menjalankan aplikasi masih terjadi kendala. “Setelah diujicoba ternyata tiga nagari tersebut masih perlu pelatihan yang lebih maksimal lagi” terang pria jebolan IPDN angkatan 94 ini.
Kepada MediaHarapan Medison menjelaskan, secara umum tujun dari perancangan sistem ini adalah guna mempermudah kerja dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana nagari. Pada tahun 2019, dikatakan Medison, seluruh nagari sudah menerapkan sistem online dengan databasenya berada di BKD, DPMN dan Bupati sehingga Bupati bisa check setiap saat realisasi kegiatan, serapan anggaran nagari, penggunaan dan jumlah dana yang dipakai, saldo kas nagari baik perhari perbelanja dan pertransaksi. Sehingga dengan demikian bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam pengelolaan keuangan di nagari – nagari. “Sementara untuk nagari yang tidak terjangkau jaringan internet seperti Aie Luo, Tigo Lurah tetap dengan sistem aplikasi offline namun paswordnya kita yang pegang” tambah Kepala DPMN itu.
Lebih jelas dikatakan mantan kepala BPMPN Kabupaten Sijunjung itu, dengan penerapan Siskeudes ini nantinya bagaimana penggunaan dana yang dialokasikan besar oleh pemerintah untuk pembangunan desa / nagari ini dapat mengurangi kemiskinan, sesuai sasaran Kemendes menciptakan 5000 desa maju. Indeks – indeks yang dibutuhkan sesuai standart terpenuhi. Sistem ini mendorong bagaimana pengelolaan uang terlaksana dengan akuntabel, efektif, efisien, meminimalisir kesalahan, mempemudahkan pengelolaan, memperkecil terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan.
Ditambahkan pria yang juga pernah menjabat di beberapa Kacamatan di Sijunjung itu, Sistem indeks nagari membagun merupakan sistem yang memenuhi amanat Kemendes, dimana desa / nagari, harus ditetapkan kriterianya yang dibagi menjadi 4 kriteria yaitu maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.
Dari kriteria itu akan keluarlah apa-apa program yang harus dilaksanakan nagari tersebut. Dengan 54 parameter indikator yang dimasukan ke dalam sistem, nanti akan keluar kategori nagari itu seperti apa. Selain itu juga akan tergambar kondisi ekonomi, sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekologi dan kondisi lainnya sehingga dengan gambaran itu maka intervensi kebijakan yang harus dilakukan pun kelihatan. “Tadi diuji coba dihadapan Bupati 2 nagari yaitu nagari Aie Luo dan Kotobaru. Dari 54 parameter indikator itu, Aie Luo ternyata masuk ke dalam kategori nagari tetinggal dan Kotobaru dikategorikan sebagai nagari maju, dimana Aie luo tertinggal di infrastruktur” tuturnya.
Adapun dikatakan Medison, secara komulatif nagari maju mesti memiliki nilai diatas 0,7 dengan standart – standart wajib yang harus dimiliki nagari pun mesti terpenuhi. Ini nantinya menjadi bahan input dalam pelaksanaan pembangunan nagari baik oleh nagari melalui dana nagari maupun dengan APBD Kabupaten.
“Indeks nagari membangun ini nantinya akan dibagikan ke Barenlitbang, dimana Barenlitbang nantinya menjadi salah satu pertimbangan RKPD 2018. Ketika itu dikeluarkan, masing – masing nagari harus mengacu kesitu, dalam melaksanakan pembangunan di nagarinya sesuai dengan tingkat perkembangan nagarinya masing- masing.
Sementara itu, dikatakannya, Si-Paset dirancang untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan asset nagari. Dengan banyaknya dana nagari, nagari bisa beli aset apa saja dan bangun apa saja. Aplikasi ini berguna untuk memanage agar asset nagari terdata dengan baik, agar tidak menyisakan masalah dikemudian hari dalam mempertanggungjawabkannya. “Karena asset dibeli dengan uang negara maka dari awal harus sudah ada pengelolaan pendataan aset. Kalo manual sulit pencatatan inventarisnya, dan dengan sistem ini akan lebih mudah. Jika ada pengadaan dan penambahan asset, tinggal input. Untuk pelaporan pun lebih gampang” jelasnya lagi.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Solok yang didampingi kepala DPMN juga menandatangani komitmen penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan nagari mulai tahun 2018 di Kabupaten Solok dengan perwakilan walinagari (Batang Barus, Kotobaru dan Jawi – Jawi) bersama BPKP perwakilan Sumbar. (Amel/MH038)
