MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH. Muhammad Yunus mengkritik usulan tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang beragama non-Islam.
Usulan itu menyeruak di Komisi Maudluiyah pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2) lalu.
Menurut Kiyai Yunus, keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak perlu dan mengada-ada.
“Indikator seorang muslim yang baik adalah meninggalkan perbuatan yang tidak perlu. Keputusan itu menunjukkan kelemahan cara berpikir untuk menegakkan akidah. Padahal orang Nasrani mereka juga menyebut non-Nasrani sebagi kafir. Tetapi kenapa, justru kita mempersoalkan itu, padahal terminologi kafir terdapat di dalam Al Quran dan Hadits,” kata kepada wartawan, Sabtu (2/3/2019)
Lanjut Kiyai Yunus, keputusan tersebut juga akan melemahkan strategi perjuangan umat islam. Lebih dari itu, istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis. Padahal, upaya menghilangkan terminologi kafir di dalam Qur’an, adalah upaya untuk merongrong akidah.
“Akan banyak implikasi-implikasi yang lain dari dihilangkannya istilah kafir dalam Al Qur’an, yakni merusak terhadap pemaknaan kitab suci. Terlebih kata kafir banyak terdapat di dalam al Qura’n untuk menjelaskan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,” paparnya.
Kiyai Yunus menjelaskan upaya menghilangkan istilah kafir adalah keberhasilan kelompok liberal mengembangkan pemikiran Sepilisnya. (Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme) untuk mempengaruhi pemikiran para ulama dan kiai di Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengambil keputusan penting.
“Saya melihat kelompok liberal ini sudha mendapatkan tempat di ormas terbesar itu, padahal kelompok liberal adalah corong-corong liberal, sehingga kepentingan-kepentingan bisa dmasukan ke dalam keputusan-keputusan yang penting, seperti keputusan Bahtsul masail,” tandasnya. (bilal)
