MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Republik Rakyat China (RRC) menghormati kedaulatan Indonesia, terkait keberadaan puluhan kapal nelayan negeri itu yang dikawal kapal coast guard di perairan Natuna.
“Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berhenti melakukan tindakan provokatif,” kata Ketua Umum NU Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (6/1/2020) seperti dikutip dari viva news.
Said mengatakan, Kepulauan Natuna telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982. Natuna juga masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Sehingga, menurut dia, tindakan yang diambil kapal nelayan ditambah pengawalan cost guard asal negara itu merupakan upaya mengklaim kepulauan di Natuna atau Spratly.
“Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok. Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam,” kata dia.
NU, kata Said, juga meminta kepada pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Tiongkok. Hal tersebut pula sikap yang telah diambil, yakni mengusir kapal-kapal asing ilegal atau pengalaman kapal.
“Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun,” ujarnya. []
