MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Wali Amanah Partai Bulan Bintang (PBB) mengeluarkan sejumlah keputusan hasil musyawarah pada Selasa, 17 September 2019. Salah satu keputusannya, Wali Amanah memutus hubungan politik dengan partai PBB.
“Wali Amanah menyatakan bahwa PBB bukan lagi partai penerus tradisi dan perjuangan politik Masyumi dan karena itu pula Wali Amanah tidak akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PBB lagi,” bunyi putusan Wali Amanah, yang diungkap Kyai Cholil Ridwan selaku pimpinan rapat Musyawarah di Dewan Da’wah, Jl. Kramat Raya No. 45, Jakpus (17/9/2019).
Musyawarah tersebut digelar sebagai jawaban atas surat yang dilayangkan Majelis Syuro PBB No. 127/MP/PBB/VII/1440, bertanggal 02 Juli 2019 perihal permohonan untuk memberi masukan konstruktif kepada PBB agar terjadi langkah langkah perbaikkan di PBB. Disebut Wali Amanah PBB adalah ormas-ormas pendiri Partai Bulan Bintang (PBB).
Pertemuan Wali Amanah PBB yang berlangsung sore tadi dengan para ormas pendiri PBB, diantaranya dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia dihadiri oleh Ketua Umum Drs. Mohammad Siddik, MA, dari Hidayatullah, Persis, PUI, BKsPPI dan LPPI, serta para ulama dan tokoh-tokoh ummat –yang dikoordinasi oleh KH. Ahmad Cholil Ridwan dan H. Taufik Hidayat– menghasilkan beberapa keputusan yang disampaikan langsung kepada MS Ka’ban sebagai Ketua Majelis Syuro PBB.
Hasil dari musyawarah Wali Amanah PBB tersebut, muncul karena menilai bahwa langkah dan perjuangan politik PBB akhir-akhir ini telah menyimpang dari maksud pembentukannya semula yang seharusnya menjadi penerus cita cita perjuangan Partai Masyumi yang bertujuan untuk“terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-perorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Illahi” (AD ART Partai Masyumi tahun 1952).
Kemudian, Karena DPP PBB tidak merespon masukan dari Wali Amanah (sesuai dengan poin 4 hasil musyawarah Wali Amanah tanggal 27 Juli 2019), maka Wali Amanah menyatakan dengan ini melepaskan diri dan menyatakan tidak ada kaitannya lagi dengan PBB.
“baik secara historis, ideologis maupun organisasi,” ungkap putusan tersebut.
Selain itu, sebagai wujud wadah perjuangan politik penerus cita cita perjuangan Partai Masyumi, maka ormas-ormas Wali Amanah PBB dan ormas-ormas Islam lain di luar Wali Amanah PBB bersama ulama dan tokoh ummat yang se-Misi dan se-Visi dengan Wali Amanah PBB akan mengkaji sedalam-dalamnya dan secepat-cepatnya model perjuangan yang akan dilakukan untuk meneruskan cita cita perjuangan Partai Masyumi pengganti PBB.
“Selanjutnya untuk mempercepat proses pada Point ke 3 diatas, maka Wali Amanah PBB membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII),” ungkap putusan.
Dengan komposisi sementara KH. Ahmad Cholil Ridwan sebagai Ketua Koordinator, Dr. H. Masri Sitanggang sebagai Wakil Ketua Koordinator, dan H. Taufik Hidayat, S.SoS, MA sebagai Sekretaris.
“Ketiga nama tersebut akan melakukan koordinasi secara intensif untuk bersilaturahim dan mengajak ormas ormas Islam, tokoh dan ulama untuk bersama sama di dalam struktur BPU-PPII,” papar putusan itu.
Wali Amanah juga memberikan mandat kepada Dr. Masri Sitanggang untuk membentuk kepanitiaan khusus dalam hal penyiapan teknis untuk memudahkan kerja BPU-PPII. []
