Batusangkar, Sumatera Barat-Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Tanah Datar lakukan rapat koordinas terkait pendistribusian pupuk dan obat-obatan pertanian kepada petani. Rapat yang dinahkodai Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Tanah Datar itu dilaksanakan, Jum’at (27/11) di Aula Eksekutive Kantor Bupati setempat.
Masni Yuletri Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar mengatakan kelangkaan pupuk saat ini menjadi isu strategis dan perlu kajian yang mendalam agar petani tidak menjerit dengan langkanya kebutuhan yang mendasar bagi pertani tersebut.
Sebagai tim KP3 Masni Yuletri berharap agar semua tim dilapangan punya jawaban yang sama terkait persoalan dilapangan, sehingga tidak ada persoalan yang timbul dan pendistribusian pupuk kepada petani terawasi dengan baik.
Sementara terkait SK Tim KP3 saat ini masih diberlakukan SK tim tahun sebelumnya, sehingga tim sudah dapat turun kelapangan untuk mengawasi pendustribusian pupuk di 127 kios pupuk yang tersebar di 75 nagari, sementara yang akan diawasi hanya di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebagai sampel.
“Untuk turun kelapangan tim akan dibagi dan akan mengawasi masing-masing tiga kecamatan,”ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian Yulfiardi mengatakan jika setiap tahun ada pengurangan jatah subsidi untuk pupuk. Sementara kebutuhan teknis dan alokasi pupuk bersubsidi tahu 2020 seperti Urea 13.640 ton sedangkan alokasi tahun 2020 hanya 5.400 ton, ZA 5.108 ton, dialokasikan 1.300 ton, SP-36 7.147 ton, dialokasikan 1.559 ton, NPK 14.510 ton, dialokasikan 5.748 ton dan petroganik 9.564 ton dialokasikan 1.389 ton.
Sementara untuk harga per kg nya disampaikan Yulfiardi Pupuk Urea Rp.1.800, ZA Rp.1.400, SP-36 Rp.2.000, NPK Rp.2.300 dan Petroganik Rp.500.
Disampaikan Yulfiardi penyaluran pupuk urea bersubsidi sampai dengan Oktober 2020 di 14 kecamatan dengan total kuota 5.400 ton, terealisasi sekitar 4.526 ton dan masih tersisa 874 ton atau sebesar 83,81%.
“Tahun 2021 nanti pengambilan pupuk bersubsidi di kios-kios akan menggunakan kartu tani dan pengentrian sudah dilakukan dinas dan kartu tani ini akan dikeluarkan Bank Mandiri dan ini sesuai ketentuan Pemerintah Pusat, karena ini program pemerintah jadi tidak ada biaya atau pungutan dari pihak bank, “ujarnya.
Ditambahkan Yulfiardi dari 127 kios yang ada baru 75 yang sudah menggunakan sistim kartu tani. Dari entri data yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah ter entri kartu tani sebanyak 32.632 petani.
“Selain itu untuk mengatasi kelangkaan pupuk kita juga punya kelompok unit pengelolaan pupuk organik (UPO) sebanyak 27 kelompok yang memproduksi pupuk organik, namun itu uga masih belum termanfaatkan dengan baik,”ujar Yulfiardi.
Pada kesempatan yang sama Yusnen selaku Tim KP3 berharap dalam pengawasan pendistribusian pupuk ini harus dipersiapkan secara matang, mengingat banyak juga agenda lain yang akan diikuti seperti halnya Pilkada serentak dan agenda daerah lainnya.
Terkait soal kartu Yusnen berharap pemanfaatannya juga harus sesuai ketentuan dan pemakaiannya juga pada kios-kios yang sudah ditentukan di masing-masing kecamatan. (Irfan F)
