MEDIAHARAPAN.COM, Vienna – Sejumlah besar organisasi non-pemerintah, jurnalis, politisi dan aktivis di Austria menentang pelarangan jilban di sekolah-sekolah dasar.
“Undang-undang itu tidak hanya berkontribusi pada memburuknya Islamofobia, tetapi juga berfungsi untuk mempromosikan gagasan bahwa Muslim berbahaya bagi masyarakat,” kata seorang anggota independen parlemen Austria, Martha Bissman kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara.
Dia mengatakan agitasi terhadap Muslim tidak lebih dari “fenomena marginal” dan “telah pindah ke pusat politik dengan pemerintah saat ini”.
Pemerintah sayap kanan Austria, yang dipimpin oleh Kanselir Sebastian Kurz, pemimpin termuda di Eropa, memperkenalkan rancangan undang-undang yang melarang jilbab akhir tahun lalu di parlemen, berencana untuk mengimplementasikannya tanpa dukungan dari oposisi.
Undang-undang melarang jilbab untuk anak perempuan di bawah usia 10 tahun di semua sekolah dasar, termasuk sekolah swasta di seluruh negeri.
Bissman menekankan bahwa undang-undang tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar Perjanjian Negara Austria tahun 1955 dan konstitusi.
“Konstitusi melindungi pelaksanaan ibadah keagamaan dan penggunaan pakaian dan simbol agama, serta kebebasan beragama.”
Bissman mengatakan hampir semua perwakilan Muslim selama wawancara mengatakan mereka menentang paksaan perempuan untuk mengenakan jilbab.
“Melarang jilbab sebagai kampanye politik tidak lebih hasil histeria politik bagi minoritas.”
‘Undang-undang menargetkan Muslim’
Opini para pemimpin mengatakan bahwa undang-undang itu hanya ditujukan untuk anak-anak Muslim dan larangan itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama, oleh karena itu, tidak konstitusional karena salib Kristen saat ini ada di setiap sekolah di negara itu, anak-anak Yahudi boleh memakai kippa, penutup kepala agama.
Seorang penulis dan aktivis, Wilhelm Lagthaler mengatakan dia juga menentang larangan jilbab.
“Pemerintah sayap kanan membatasi hak-hak dasar dengan melarang jilbab,” katanya.
Lagthaler menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari larangan itu adalah untuk memusuhi umat Islam di masyarakat.
Dia menambahkan bahwa pemerintah sayap kanan mengancam untuk memperluas ruang lingkup larangan jilbab pada setiap kesempatan dan bahwa hukum tersebut menimbulkan risiko besar bagi pembatasan lebih lanjut pada kebebasan umat Islam.
Otoritas Agama Islam Austria (IGGIO) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa larangan jilbab bertentangan dengan kebebasan beragama.
“Kami ingin undang-undang ini ditinjau secara konstitusional,” katanya.
Austria adalah rumah bagi sekitar 700.000 Muslim, termasuk 300.000 warga Turki. Banyak dari mereka adalah warga negara Austria generasi kedua atau ketiga dari keluarga Turki yang bermigrasi ke negara itu pada 1960-an.
Di tengah kekhawatiran yang meluas akan krisis pengungsi dan terorisme internasional, partai-partai sayap kanan Austria mengusulkan beberapa langkah kontroversial termasuk kontrol ketat pada masjid dan organisasi Muslim serta segera menutupnya jika ada aktivitas mencurigakan.
Pada Oktober 2017, Austria memberlakukan larangan menutupi wajah yang mencegah orang menyembunyikan wajah mereka di semua tempat umum, termasuk fasilitas transportasi. (Anadolu/bilal)
