MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) mengeluarkan sejumlah rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-5 selama tiga hari (20-22/12/2019) di Jakarta.
Salah satu rekomendasi Parmusi menyoroti sepak terjang Menteri Agama Fachrul Razi yang dinilai mengebiri ruang dakwah Islam.
“Parmusi meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden agar mengarahkan Kementerian Agama dan Pendidikan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil kebijakan dengan landasan keadilan, keseimbangan dan keharmonisan,” kata Ketua Muslimah Parmusi, Nurhayati Payapo membacakan rekomendasi, Minggu (22/12/2019).
Lebih jauh, Ketua Parmusi Usamah Hisyam menjelaskan latar belakang munculnya rekomendasi tersebut. Ia mengatakan rekomendasi muncul karena melihat Menag sejak dilantik hingga saat ini hanya membuat kegaduhan. Kegaduhan dimaksud diantaranya, isu radikalisme, larangan cadar dan celana cingkrang, serta survei Indeks Keagamaan. Usamah menilai survei tersebut ngawur dan bermasalah.
“Parmusi dan saya pribadi mendesak Presiden untuk mengevaluasi Menteri Agama, nanti pas 3 bulan, evaluasi dan diganti saja,” kata Usamah saat konferensi pers.
Lebih dari itu, imbuh Usamah, Parmusi akan mengirim surat resmi kepada Presiden untuk segera mengevaluasi Menag.” Kita akan kirim surat, Menag dari sejak dilantik hingga sekarang ada upaya mengebiri Islam, apakah ini termasuk Islamofobia global? Saya tidak tahu,” tuturnya.
Usamah mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan dapat mengejar pertumbuhan ekonomi 7 %, apabila Menteri Agama terus membuat kegaduhan.
“Umat Islam ini aset bangsa, kalau umat marah, umat tidak akan mau membantu program pemerintah,” ujarnya.
Ruang Kebebasan Beragama
Selain itu, Parmusi juga mendesak Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin untuk memberikan ruang kebebasan beragama seluas-luasnya bagi umat beragama.
“Kita minta Pemerintah memberi ruang beragama seluas-luasnya bukan hanya untuk Islam, tapi umat beragama agar lebih produktif dan modern. Bukan sibuk membahas radikalisme, karena itu bukan prioritas, tapi prioritas adalah membangun SDM bangsa,” ungkapnya.
Parmusi juga meminta jangan ada pihak-pihak di jajaran pemerintah melakukan subordinasi, sehingga membenturkan kebijakan pemerintah dengan Presiden.
Usamah juga menyayangkan pernyataan presiden bahwa tugas Menag adalah deradikalisasi. Usamah berpendapat masalah utama bangsa bukanlah radikalisme, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.
“Masalah utama bangsa adalah kemiskinan.Yang harus deradikalisasi adalah konglomerasi yang memiskinkan rakyat kecil.” tegasnya.
Terakhir, lanjut Usamah, Parmusi menyatakan menolak mendukung program-program pemerintah yang mengebiri ruang dakwah Islam di Indonesia. Bila hal tersebut tetap dilanjutkan, Parmusi akan melakukan perlawanan spiritual.
“Parmusi akan melakukan perlawanan doa, Parmusi akan mengirim 50 dai berdoa di Mekkah. Kita tidak melawan dengan senjata, Parmusi gak punya senjata, senjata kita doa saja, nanti pak Jokowi bisa tahu doa Parmusi,” katanya.
“Kenapa Parmusi bersikap tegas? karena ini masalah akidah umat, tidak boleh disentuh-sentuh,” sambungnya.
Diketahui, Parmusi menggelar Mukernas V selama tuga hari (20-22/12/2019) di Jakarta. Sejumlah pengurus dari 27 provinsi hadir dalam perhelatan tersebut. []
