AGUS, AHOK, ANIS: Siapa Berani Pertanggungjawabkan Kata-Kata?
Oleh: Moh. Ilyas
(Alumnus Pascapol UI)
PERDEBATAN siapa yang terbaik dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta, 13 Januari 2017 lalu, masih bergulir hingga saat ini. Dari dunia maya hingga dunia nyata, perbincangan siapa paling menarik perhatian dan menjanjikan visi, misi, dan program terbaik dalam membangun DKI lima tahun ke depan, masih terus mengemuka.
Melihat fenomena ini, dalam benak saya tiba-tiba muncul pertanyaan, apakah debat ini benar-benar memiliki manfaat terhadap Jakarta ke depan? Bukankah isi debat itu kini masih hanya sebatas kata-kata yang belum bermakna apapun? Bukankah kata-kata itu kini hanyalah janji, dan belum diketahui akan bernilai pepesan kosong atau tidak? Kenapa Warga Kampung Aquarium Jakarta langsung meneriakkan “Ahok Penipu” saat Ahok memaparkan janji-janjinya dalam debat perdana kemarin?
Pertanyaan ini bukanlah wujud pesimisme, tetapi soal fakta yang sudah terjadi. Ia lahir dari kekhawatiran terulangnya janji-janji Pilkada DKI tahun 2012 lalu yang hanya tercatat dalam lembaran data dan dokumen KPU dan tersimpan di search engine melalui publishing media yang massif, tanpa memiliki imbas terhadap pembangunan DKI.
Masih ingatkah dengan janji Jokowi-Ahok lima tahun lalu dalam kontrak politiknya? Apakah semua itu benar-benar dijalankan untuk membangun Jakarta? Jawabnya tidak.
Kontrak Politik Jokowi-Ahok yang salah satunya dikeluarkan 15 September 2012 di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, menyebutkan beberapa poin. Di antaranya, penyusunan APBD melibatkan warga, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota yang meliputi legalisasi kampung ilegal. Kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Kemudian di poin lainnya disebutkan bahwa permukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Permukiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau BUMN akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan; serta perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.
Inilah beberapa poin yang mereka mengampanyekan lima tahun lalu dengan slogan “Jakarta Baru”. Melihat fakta saat ini, apa sebenarnya yang baru? Apakah yang baru itu penggusuran? Apakah skandal reklamasi yang konon kini sudah diiklankan di Singapura hingga Beijing? Jika betul, tidakkah Ahok akan mendatangkan ribuan hingga jutaan warga asing jadi penduduk DKI? Mau lindungi nelayan tradisional, tapi kenapa malah galakkan reklamasi? Bukankah reklamasi menyingkirkan nelayan tradisional?
Pertanyaan-pertanyaan demikian layak dimunculkan kembali saat ini, sehingga kata-kata alias janji-janji yang diucapkan betul-betul bisa dilaksanakan. Ini belum lagi ketika kita melihat begitu maraknya korupsi di Ibu Kota yang diduga kuat melibatkan Ahok, seperti skandal korupsi RS Sumber Waras, korupsi TransJakarta, lahan Cengkareng, hingga kasus reklamasi. Bahkan temuan triliunan rupiah dalam kas “Ahok Center” semakin menguatkan kecurigaan publik tentang dugaan keterlibatan Ahok dalam banyak korupsi, termasuk “mempermainkan” dana CSR di ibu kota?
Oleh karenanya, ketika melihat fakta demikian – tentu dengan tidak menafikan prestasi sekecil apapun – kita menemukan bahwa kata-kata Jokowi-Ahok saat kampanye lima tahun lalu tidak membekas dalam relung hati mereka. Kata-kata yang memuat janji mereka mirip buih di lautan, yang dalam sekejap hilang diterpa angin.
Bukan Soal Kata, Tapi Komitmen
Tentu, kata-kata Anies yang tegas menolak reklamasi dan berani menggusur Alexis dalam debat perdana itu, sangatlah patut dipuji. Kata-kata Agus berupa janji-janji programnya yang begitu tinggi atau janji-janji Ahok (untuk yang kedua kalinya) meski seakan tak berdosa dengan mencoba melupakan kebohongan lima tahun lalu, tetap haruslah diapresiasi. Bagaimanapun, itulah niat mereka dalam melangkahkan kaki menuju kursi DKI-1.
Sepintas dalam debat kemarin, kata-kata terlihat begitu penting dan berarti. Namun bila kita renungkan lebih jauh, boleh saja kata-kata itu tidak genuine alias tidak murni lagi. Sangat mungkin pula kata-kata itu sudah tidak holistik dan justru dimanupalasi sehingga kehilangan makna dan substansinya. Bukankah dalam banyak pilkada, kata-kata berupa janji-janji itu seringkali hanya dijadikan “pemanis” agar mereka dipilih? Apalagi di DKI, bukankah jutaan cukong tak henti-hentinya membayang-bayangi berbagai kebijakan di ibu kota ini? Oh, semoga ini hanya kecurigaan saya saja dan tak akan terjadi.
Maka, di balik kata itu mesti tersimpan sebuah komitmen. Sebab, ia merupakan landasan untuk menjadikan kata-kata bermakna. Kata-kata alias janji-janji Calon Gubernur Agus, Anies, dan Ahok akan berarti bagi rakyat Jakarta jika mereka menjadikannya sebagai pijakan kebijakan. Dan, sejatinya kata-kata yang merupakan janji-janji itu suci sehingga tak boleh dinodai dengan kebohongan. Itulah sebabnya, dalam Alquran, Allah menempatkan pangkat komitmen jauh lebih tinggi dari sekadar kata-kata. “Lima taquuluna maa laa taf’alun. Kabura maqtan ‘indallahi an taquuluu maa laa taf’alun“. (Lihat QS. As-Shaff: 2-3).
Sebuah kata akan berarti bila ia linier dan searah dengan komitmen dan kebijakan yang dijalankan. Kata-kata tak akan pernah berarti jika ia masih menggantung di “langit”. Ia akan berarti bila sudah membumi dan dimanifestasikan dalam pembangunan Jakarta secara riil.
Oleh karenanya, mari kita catat kata-kata mereka secara terperinci untuk kemudian kita tagih lima tahun ke depan. Jangan sampai mereka yang terpilih, langsung “memetieskan” kata-kata mereka di dalam lemari secara rapi, dan baru membuka kembali lima tahun yang akan datang.
Wallahu a’lamu bisshawab
Jakarta, 15 Januari 2017
Oleh: Moh. Ilyas (Alumnus Pascapol UI)
